Jakarta, mediakorannusantara.com Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menyatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang merupakan usul inisiatif DPD RI telah selesai. RUU ini kini tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk segera dibahas bersama pemerintah dan DPR.
Sultan menekankan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat diperlukan untuk mengubah paradigma pembangunan nasional yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada daratan. Padahal, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
“Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh,” tegas Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa.
Menurutnya, RUU ini diusulkan untuk menghadirkan lex specialis atau aturan khusus yang dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik provinsi kepulauan, kabupaten kepulauan, hingga pulau terluar dan tertinggal. Selama ini, daerah kepulauan masih menggunakan regulasi umum seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, meskipun karakter geografisnya berbeda dan memerlukan perlakuan khusus.
“Kami meyakini dalam waktu dekat Surpres akan terbit. Ini payung hukum yang dibutuhkan seluruh wilayah kepulauan,” ujarnya. Ia menambahkan, “RUU ini bukan untuk kami semata, tetapi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukti afirmasi negara.”
Dalam rangka mengakselerasi pembahasan RUU tersebut, DPD RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPUU DPD RI pada hari yang sama. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain
Menko Polhukam (kemungkinan maksudnya adalah Menko Polhukam, yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Mahfud MD, atau bisa jadi tokoh lain, karena “Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra” nampak tidak sesuai dengan jabatan saat ini) Yusril Ihza Mahendra, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, hingga sejumlah kepala daerah.( wa/ar)