Surabaya (mediakorannusantara.com) – DPRD Surabaya tengah melakukan pembahasan, revisi Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Srana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, yang paling penting adalah kota harus konsisten terhadap penegakan Perda.
Legislator Fraksi PDIP tersebut mengatakan, dalam Perda yang masih berlaku mengatur, bahwa pengembang perumahan harus menyerahkan dulu PSU ke pemerintah kota, sebelum melakukan pembangunan.
“Setelah diserahkan baru pemerintah kota mengeluarkan ijin- ijinnya, agar apa, PSU nanti tidak bisa dirubah peruntukannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut menurut Baktiono, seharusnya ketika Perda nomor 7 tahun 2010 tersebut dibuat, bisa menyelesaikan persoalan PSU.
“Kalau tidak, maka pemerintah kota tidak bisa melakukan intervensi soal infrastruktur. Karena masih belum jadi aset Pemkot dan belum masuk dalam sistem informasi barang milik daerah,” tegasnya.
Namun menurut Baktiono, ketika Perda tersebut disahkan, ternyata banyak PSU diperumahan yang berubah.
“Itu artinya tidak ada konsistensi dari aparat terkait di Pemkot Surabaya untuk menegakkan Perda tersebut. Konsistensi terhadap hal ini penting agar tidak meninggalkan masalah terhadap penghuni dikemudian hari,” pungkasnya. (jack)