Surabaya (mediakorannusantara.com) – Anggota DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil) XII (Bojonegoro dan Tuban), Fauzan Fuadi menerima keluhan soal adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK/SMA Negeri yang diduga menambah rombongan belajar (Rombel) secara offline di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.
Temuan tersebut diterima Fauzan Fuadi saat dirinya menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).
Fauzan Fuadi menyebut bahwa Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Bojonegoro mengeluhkan adanya penambahan Rombel SMA/SMK Negeri dengan membuka pendaftaran PPDB offline. Meski tahapan jadwal PPDB online sudah resmi ditutup.
“Protes itu telah disampaikan MKKS ke Kacabdik (Kepala Kantor Cabang Pendidikan) Bojonegoro-Tuban, soal kenapa masih dibuka PPDB offline. Kan berimplikasi terhadap rekrutmen siswa anak didik SMA/SMK swasta,” kata Fauzan Fuadi, Jumat (14/7/2023).
Akan tetapi, Fauzan mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan dari MKKS, jawaban Kacabdin Bojonegoro-Tuban terhadap aduan PPDB offline ini justru tidak mengenakkan.
“Kacabdin jawabannya persaingan, kan alam semesta. Ngunu bahasae (begitu bahasanya),” ujar Fauzan yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jatim ini.
Fauzan menyatakan, bahwa MKKS SMK Swasta Bojonegoro yang terdiri dari 48 sekolah ini dengan tegas menolak adanya PPDB offline. Sebab, hal ini berdampak terhadap kurangnya peserta didik pada SMA/SMK swasta di Kabupaten Bojonegoro.
“Mereka (MKKS) menolak. Sudah (ada PPDB) online, masyarakat sudah dikasih kesempatan daftar di SMKn Negeri. Kalau tidak masuk, fasenya tahapan sudah lewat, kenapa harus buka PPDB offline lagi,” tegasnya.
“Jadi orang tua murid seperti dikasih kesempatan di sekolah negeri untuk daftar offline. Dan otomatis sekolah-sekolah swasta menjadi pilihan kedua alternatif, bukan pilihan utama,” lanjut dia.
Menurut Fauzan, masih dibukanya PPDB offline ini tentu berdampak terhadap kurangnya peserta didik SMK/SMA swasta di Bojonegoro. Ia pun memastikan akan mengawal keluhan MKKS SMK swasta Bojonegoro ke dalam rapat fraksi.
“Langkah pertama kita cek dulu ke teman-teman lain, nanti tak bawa ke rapat fraksi,” ujar bendahara DPW PKB Jawa Timur tersebut.
Bahkan, Fauzan juga memastikan akan meneruskan langsung keluhan MKKS SMK swasta Bojonegoro ini ke Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai. Namun demikian, terlebih dahulu ia akan melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang lain.
“Kalau ini ternyata tidak hanya terjadi di Bojonegoro, pasti akan kita sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Jatim supaya dievaluasi. Temuan ini akan kita tindak lanjuti, mengkroscek kepada Kepala Dindik Jatim supaya ada evaluasi,” tandasnya.
Sebagai diketahui, MKKS SMK swasta Kabupaten Bojonegoro, sebelumnya telah menyampaikan protes soal SMK/SMA Negeri di Bojonegoro yang masih membuka PPDB secara offline. Surat keluhan dengan nomor 009/MKKS. SMK.S.Bjg/ V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 itu, disampaikan langsung MKKS kepada Kepala Kacabdik Bojonegoro-Tuban.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jatim Bojonegoro-Tuban, Adi Prayitno ketika dikonfirmasi membantah bila ada SMA dan SMK negeri di Bojonegoro masih membuka rombongan belajar (Rombel) baru pasca penerimaan PPBD online kemarin.
“Tidak benar itu mas. Kita tidak pernah membuka Rombel baru pasca PPDB secara online kemarin. Jadi saya tegaskan tidak ada penambahan siswa lagi pasca PPBD obline kemarin untuk SMA dan SMK negeri di Bojonegoro. Apalagi dilakukan secara offline,” katanya dalam sambungan telpon genggamnya ssat dihubungi, Jumat (14/07/23).
Menurut Adi kita tetap mengikuti alur yang sudah ada terkait PPDB. Bahkan dari data yang ada beberapa SMA dan SMK negeri yang ada di Bojonegoro yang belum memenuhi pagu yang disediakan atau bangku kosong.
“Namun kita tetap tidak membuka rombel baru untuk mengisi. Ya sudah pagunya sekian dan ternyata tidak memenuhi ya sudah ndak papa. Jadi ndak ada itu tambahan siswa di luar PPBD resmi kemarin,” jelasnya.
Bahkan Adi mencontohkan, di SMKN 5 Bojonegoro kursi yang tersedia 288 yang terisi hanya 80 siswa.
“Yang perlu diingat, lulusan SMP-MTS yang masuk ke SMAN maupun SMKN di Bojonegoro tidak seperti kota – kota Besar di Jatim seperti Surabaya, Kediri dan Malang,” ucapnya.
“Lulusan SMP-MTS di Bojonegoro belum tentu melanjutkan ke SMA-SMK baik Negeri-Swasta. Ada yang ke Aliyah ada yang melanjutkan ke Ponpes diluar Bojonegoro. Sehingga pagu baik Negeri maupun Seasta untuk SMA-SMK banyak yang belum mememuhi,” sambungnya. (KN01)