Mojokerto (mediakorannusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, H. Hidayat, menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Sabtu (22/11/2025).
Dalam agenda tersebut, sejumlah persoalan strategis disampaikan warga mulai dari lapangan kerja, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga layanan kesehatan.
Ia mengatakan banyak aspirasi yang mengemuka, khususnya terkait keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tenaga kerja lokal.
“Yang pertama adalah soal MBG. Harapannya betul-betul MBG ini bisa menyerap tenaga lokal. Banyak anak-anak muda yang membutuhkan lapangan kerjaan dan harapannya MBG ini terpenuhi di Mojokerto sehingga penyerapan tenaga kerja bisa maksimal di sekitarnya,” ujar Hidayat ditemui usai kegiatan reses.
Wakil Ketua DPRD Jatim, H. Hidayat, saat menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Sabtu (22/11/2025).
Selain itu, Hidayat menyebut, warga juga mengungkapkan kebingungan terkait Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, peran pendamping koperasi penting untuk memperjelas rencana kerja serta mempermudah akses pengajuan dana bisnis ke lembaga perbankan.
“Sudah ada pendamping Koperasi Desa, saya kira nanti kita dorong, Koperasi Desa untuk menjelaskan soal plan ke depan, cara mengajukan dana bisnis ke perbankan,” jelasnya.
Hidayat juga menekankan bahwa koperasi desa perlu terus melakukan inovasi usaha di tingkat desa. Termasuk berbagai terobosan dengan memaksimalkan potensi usaha yang ada di desa.
“Sudah ada pendampingnya, saya kira tinggal dibangun komunikasinya saja yang lebih bagus antara Koperasi Desa dan pendamping Koperasi,” kata Hidayat.
Terkait persoalan tempat Koperasi Desa yang dipertanyakan perangkat desa, Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah telah menggulirkan program pembangunan gudang atau storage. Namun, proses inventarisasi dan verifikasi lahan masih diperlukan.
“Sekarang ini kan ada program pemerintah soal pembangunan gudang, storage ya. Nah ini luar biasa, program pusat di daerah tetapi lahan-lahannya masih butuh diinventarisasi dan diverifikasi,” ucap dia.
Hidayat berharap percepatan proses verifikasi lahan dapat segera dilakukan agar pembangunan fasilitas tersebut dapat terealisasi.
“Karena membutuhkan tempat yang luas, kemudian nanti programnya akan dibangun oleh pemerintah pusat. Sehingga harapannya ada percepatan soal verifikasi dan kepastian soal lahan untuk kepentingan pembangunan gudang di Koperasi Desa,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hidayat juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkot) Mojokerto yang mengalokasikan anggaran Rp80 miliar untuk membantu masyarakat dalam layanan BPJS Kesehatan.
“Menyediakan Rp80 miliar untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan yang hari ini masih kesulitan membayar iuran BPJS akan dicover oleh Pemerintah Mojokerto,” jelasnya.
Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Saya kira ini bisa menjadi contoh di kabupaten-kabupaten lain dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur,” tuturnya.
Hidayat juga menyinggung banyaknya peserta BPJS yang menunggak iuran dan kebijakan pemerintah mengenai pemutihan pada 2025. Ia menilai subsidi dari pemerintah daerah menjadi langkah progresif.
“Saya kira dengan cara mensubsidi oleh kabupaten ini tentu langkah progresif dan subsidi-subsidi oleh kabupaten, yang saya kira akan membantu pemerintah pusat. Dengan KTP saja warga sudah bisa langsung datang ke rumah sakit pemerintah,” katanya.
Ia mengaku optimistis layanan tersebut akan sangat membantu warga. “Kalau ada sakit-sakit yang ringan langsung bawa KTP tanpa harus bawa kartu BPJS,” tegasnya.
Terkait spesifikasi warga yang berhak menerima subsidi, Hidayat menjelaskan bahwa seluruh warga Mojokerto dengan KTP setempat, otomatis bisa mengakses layanan tersebut.
“Semua warga yang ber-KTP di (kabupaten) Mojokerto, yang dia punya atau tidak punya BPJS sudah bisa langsung berobat,” jelas dia.
Hidayat menyebut kebijakan ini telah lebih dulu diterapkan di Kota Mojokerto dan kini direplikasi oleh Pemkab Mojokerto. “Saya kira menjadi menarik untuk diadopsi di kabupaten/kota lain di Jawa Timur,” pungkasnya. (KN01)