Malang (KN) – Untuk menghadapi era globalisasi yang liberal, rembug warga menjadi kearifan lokal (local wisdom) yang harus terus dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat rembug bisa menjadi solusi terhadap konflik sekaligus menjaga silaturahim antar warga. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menegaskan, rembug warga adalah wujud implikasi dari pelaksanaan musyawarah mufakat yang menjadi jati diri Bangsa Indonesia.
“Liberalisme positif di efisiensi, namun pada kelompok kecil akan kalah jika dilepas. Jika penguasa menjalankan tekanan berlebihan untuk mencapai konsensus dengan membungkam suara rakyat, masyarakat akan hancur dari atas. Untuk itu, melalui rembug warga inilah berbagai pendapat dari masyarakat bisa didengarkan dan dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan yang tepat,” ujar Gubernur Soekarwo saat Temu BEM Se-Nusantara VII di Gedung Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Senin (26/5/2014).
Ia mengatakan, rembug, komunikasi, dialog, interaksi publik, dan partisipasi politik menjadi kata kunci dalam praktik demokrasi. Setiap permasalahan harus dirembug dan dibicarakan. Di dalam pembangunan ruang publik, rembug dilakukan pembicaraan. Budaya rembug warga menjadi penting dikembangkan. Masyarakat harus bersedia menerima perbedaan satu sama lain, dan mengakui pihak lain mempunyai hak yang sah secara hukum.
“Rembug warga inilah yang menjadi jati diri kita untuk mendengarkan suara-suara yang berbeda dan menghargai pendapat orang lain. Sehingga bisa memperoleh solusi bagi masalah yang dihadapi rakyat secara terbuka,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, kegagalan membangun ekonomi, karena tidak ada ruang publik untuk membangun perbedaan pendapat. Pada dasarnya Pemilu bukan gontok-gontokan. Demokrasi memberikan ruang publik untuk berdialog. Ekonomi dan kesejahteraan tidak bisa dibangun jika cara berpikir kita tidak meletakkan kemajemukkan dalam demokrasi. Untuk itu, peran rembug warga dan musyawarah mufakat sangat penting. “Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, jika rembug warga dan musyawarah mufakat diterapkan dalam kehidupan ini,” katanya.
Menurut Pakde Karwo, cara hidup yang paling substantif dalam demokrasi adalah membuka ruang publik bagi perbedaan pendapat, hormat, dan toleran terhadap perbedaan, mempertimbangkan gagasan pihak lain, dan berdiskusi secara terbuka.
Demokrasi harus memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memiliki korelasi dengan upaya membebaskan wong cilik dari kemiskinan. Pemerintahan yang terpilih melalui sistem demokratis harus memiliki potensi lebih besar dan kemampuan lebih baik menanggulangi masalah kemiskinan dibandingkan pemerintahan yang tidak demokratis.
Untuk itu, kita harus memiliki kemampuan memulihkan kondisi demokrasi yang lebih menjanjikan untuk menciptakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sinilah pentingnya pemahaman ide demokrasi dalam praktik penalaran publik sebagai isi dari hakikat demokrasi.
Pemerintah tidak boleh menutup katub bagi suara-suara yang berbeda, bahkan suara yang tidak bisa diungkapkan. Dengan kata lain, kita harus membangun sistem yang dapat menjamin kebebasan rakyat untuk berbicara dan berpendapat yang memiliki korelasi dengan kebebasan dari kemiskinan.
Demokrasi harus memberi ruang kondusif bagi pembangunan agar pembangunan bukan sekedar dipahami sebagai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sebagai tujuan akhir pembangunan, tetapi juga harus dipahami sebagai pengembangan ekonomi yang menyangkut perhatian pada hakikat kehidupan manusia itu sendiri.
Sementara itu, pembangunan tidak cukup hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengentasan rakyat miskin, peningkatan pendapatan rakyat yang memperhatikan pemerataan berkeadilan, peningkatan alokasi dana untuk pemenuhana hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang makin memperluas dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kapabilitas rakyat.
Temu BEM se-Nusantara VII tahun ini bertema “Geopolitik 2014-2019 Menakar Kekuatan Bangsa”. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari, 26-29 Mei 2014. Kegiatan ini menjadi ajang proyeksi dan evalusi untuk melihat Indonesia pada periode sebelumnya. Sehingga dapat tercipta rekomendasi yang dapat membangun Bangsa Indonesia.
Temu BEM ini diikuti sebanyak 300 orang BEM yang berasal dari 130 kampus negeri dan swasta di Indonesia. (red/***)
Foto : Gubernur-Jatim-Pakde-Karwo-memberikan-sambutan-pada-acara-Temu-BEM-se-Nusantara-VII