Surabayak (KN) – Rapat pleno DPD Partai Golkar Surabaya untuk membahas perubahan struktural partai berlangsung diwarnai ketegangan. Suasa panas ditubuh Golkar ini sejak awal Maret lalu yang dipicu oleh peserta rapat yang tidak setuju perubahan struktural karena mekanisme dan prosesnya dinggap tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.Rapat pleno lanjutan DPD Partai Golkar Surabaya kembali digelar pada hari Jumat (18/3/2016) pukul 19.00 wib, dengan agenda diantaranya menindaklanjuti rapat pleno tanggal 1 Maret 2016 terkait Fraksi dan membahas raperda minhol dan pariwisata serta pengesahan tim penyusunan draft tata kerja fraksi.
Rapat itu sendiri berdasarkan surat undangannya ditandatangi oleh Muhammad Alyas SH,MH sebagai ketua dan Dwi Oetomo sebagai Sekretaris. Sayangnya rapat pleno yang salah satu agendanya mengumumkan PAW structural di posisi Bendahara, Sekretaris dan Waikil Sekretaris ini ternyata ditanggapi keras oleh mayoritas peserta pleno yang hadir. Mereka walk out sebelum pengumuman itu dibacakan, sebagai bentuk protes dan sikap ketidaksetujuannya.
Ricuhnya kondisi rapat pleno ini disampaikan oleh Asrofi wakil sekretaris DPD Golkar Surabaya, bahwa situasi rapat pleno terus memanas, bahkan saat akan dibacakan pengumuman PAW structural mayoritas peserta marah sampai ada yang membanting kursi.
PAW structural yang akan dibacakan ternyata memuat pergantian nama dan jabatan structural yakni Bendahara, Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Nama yang menggantikan adalah Agung Prasodjo, Binti dan Hardiyansah, menggantikan posisi Lis, Didik Wijayanti dan Kurniadi yang masing-masing masih menjabat sebagai bendahara, Sekretaris dan Wakil sekretaris DPD Golkar Surabaya.
Menurut Asrofi, anggota yang berhak menghadiri rapat pleno sebenarnya berjumlah 60 pengurus, tetapi yang hadir hanya 20 orang, sementara dari 20 orang yang hadir, ternyata 15 orang menolak terjadinya PAW Struktural.
“Sejak awal rapat pleno ini sudah tidak kuorum, apalagi meyoritas yang hadir menolak perubahan structural itu, lantas kenapa masih dipaksakan oleh ketua, ini adalah bukti ketidakmampuan pak Alyas mengemban amanah sebagai ketua Plt di Surabaya, karena tidak mampu meredam gejolak internal, kalau terus seperti ini Surabaya akan terus kacau,” ucap Asrofi, Jumat (18/3/2016).
Tidak hanya itu, Asrofi secara tegas mengatakan jika kelompok yang kontra dengan pergantian structural di jajaran DPD Surabaya meminta agar DPD Prov dan pusat bersikap atas insiden ini, untuk menyelengarakan Musdalub, karena situasi dan kondisinya sudah tidak kondusif.
“Mayoritas pengurus rapat pleno menolak PAW struktural sekaligus tidak setuju dengan penggantian ketua fraksi yang dikemas dengan kata penyegaran itu, ini akal-akalan kelompok mereka saja, secara pribadi saya akan tetap melawan, kami akan menggugat ke PTUN terkait PAW dan kondisi partai selama kepemimpinan Alyas.” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Agus Sudarsono Wakil Ketua DPD Golkar bidang antar lembaga, bahwa dirinya mengaku prihatin dengan kondisi intern DPD Golkar Surabaya akhir-akhir ini, karena di kepemimpinan sebelumnya tidak pernah terjadi.
“Pak Alyas sebagai ketua terbukti tidak bisa meredam situasi yang tidak kondusif, hanya karena kepentingan yang menurut saya kecil sehingga mengorbankan kepentingan yang lebih besar yakni soliditas kader di Surabaya,” tegas mantan anggota Kmisi C DPRD Surabaya ini.
Seharusnya, Lanjut Agus, proses dan mekanisme PAW structural itu mengacu kepada AD/ART. Jika ada pengurus yang dinilai tidak aktif atau tidak menjalankan fungsinya, diberikan tahapan peneguran terlebih dahulu, agar mengerti apa sebabnya. Kecuali berhalangan tetap yakni meninggal dunia.
“Ini kan tidak, proses dan mekanisme itu tidak dilalui, makanya pergantian itu menuai protes dari masing-masing pengurus yang namanya tiba-tiba dicopot dan digantikan orang lain, apalagi belakangan diketahui bahwa nama-nama baru yang akan dipasang ternyata tidak dikehendaki oleh mayoritas anggota pleno dengan cara melakukan walk out,” tambahnya.
Agung Prasodjo, yang namanya tercantum sebagai pengganti posisi bendahara DPD Golkar Surabaya yang saat ini diduduki Lis mengatakan SK pengangkatannya sebagai bendahara sudah sejak bulan Desember 2015 lalu.
“SK PAW itu sudah dikeluarkan Desember 2015, maka setelahnya tidak ada penggantian lagi, itu yang benar, jadi bukan setelah ada instruksi DPP lantas ada reposisi,” jawabnya.
Saat ditanya soal penggantian posisi ketua fraksi Golkar di DPRD Surabaya, Agung mengatakan bahwa pergantian itu menjadi wewenang ketua, sesuai PO 04 th 2010 bab 2 pasal 2 ayat 1 bahwa pimpinan fraksi ditunjuk oleh ketua umum atau ketua dewan pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya dan ditetapkan dalam rapat pleno sesuai tingkatannya. (anto)