KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Rakor Brigade Pengendalian Karhutla, Sekdaprov Adhy Karyono Minta Seluruh Pihak Perkuat Antisipasi Kewasapadaan Kebakaran Hutan

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (tengah) dalam rakor Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jatim Tahun 2023 di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Jl Gentengkali Surabaya, Selasa (14/3/2023).

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menghadiri Rapat Koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jatim Tahun 2023 di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Jalan Gentengkali Surabaya, Selasa (14/3/2023).

Dalam arahannya, Sekdaprov Adhy Karyono mengatakan, penyebab kejadian kebakaran hutan setiap tahun selalu berubah. Karena selain faktor cuaca/iklim, faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan adalah ulah tangan manusia. Bahkan menurut pengalaman sebelumnya, sekitar 90 persen penyebab kebakaran hutan adalah faktor manusia. Mulai membuka lahan dengan cara dibakar, mencuri kayu dll.

“Faktor penyebab kebakaran hutan banyak, namun seringkali karena ulah manusia. Untuk itu menjadi tugas-tugas kita dalam melakukan kewaspadaan dan antisipasi secara terpadu dan menyeluruh pencegahan penyadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kebakaran hutan,” kata Adhy.

Menurut Adhy Karyono, kerusakan hutan sangat merugikan. Kerugian yang diakibatkan bukan saja dari segi ekonomi, namun juga secara ekologi dan sosial. Salah satu penyebab rusaknya hutan adalah terjadinya karhutla.

“Kemudian bagaimana pasca bencana kebakaran hutan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Di Jatim seluruh komponen, seluruh komunitas terus berupaya melakukan pencegahan. Tentu terima kasih untuk teman-teman baik rimbawan maupun tokoh masyarakat yang peduli dengan kelestarian hutan di Jatim,” katanya.

Penanggulangan kebakaran hutan ini, kata Adhy, juga menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Presiden telah menginstruksikan kepada menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur dan bupati/walikota diantaranya untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Baik pencegahan, pemadaman maupun penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kemudian mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Di Jatim sendiri, lanjutnya, dalam jangka waktu 4 tahun ini, kebakaran hutan yang terjadi di Jatum menunjukkan tren menurun. Dimana tahun 2019 seluas 7.550,09 ha (0,55 %), tahun 2020 seluas 940,14 ha (0,07 %), tahun 2021 seluas 466,95 ha (0,034 %) dan tahun 2022 seluas 390,50 ha (0,028 %) dari luas kawasan hutan di jawa timur.

Lebih lanjut Adhy menyampaikan arahan yang disampaikan Menkopolhukam dalam Rakorsus pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 20 januari 2023 lalu. Dimana berdasarkan informasi dari BMKG diperkirakan bahwa tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan lahun 2022.

“Terdapat kemungkinan terjadi el nino setelah 3 kali la nina (2020 – 2022) sehingga diperkirakan terjadi potensi peningkatan karhutla seperti tahun 2019. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Kemudian, pada pertengahan tahun ini, Indonesia memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN. Dimana hal ini bersamaan dengan puncak musim kemarau dan Indonesia. Ditambah tahun 2023 ini merupakan tahun politik, sehingga perlu peningkatan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas, termasuk peningkatan karhutla di daerah.

“Sesuai arahan Menkopolhukam maka mohon untuk ditingkatkan patroli  rutin penanggulangan karhutla baik oleh brigade penanggulangan karhutla yang ada di UPT KLHK, maupun Dinas Kehutanan Provinsi, TNI/Polri, maupun pemegang izin pemanfaatan kawasan/lahan,” katanya.

Adhy juga meminta kepada para petugas di lapangan untuk memonitor dengan baik keadaan di lapangan. Karena pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota tetapi juga tanggung jawab stakeholders yang terlibat dalam penanganan hutan.

“Tentunya kita juga akan melinatkan masyarakat maupun komunitas para pecinta alam dalam melakukan sosialisasi dan pemantauan. Karena sekali lagi, dampak kebakaran hutan ini luas sekali, tidak hanya ekonomi tapi juga lingkungan,” pungkasnya. (KN01)

 

Related posts

Bagian Kerjasama Ditengarai Jadi Broker Perjalanan Ke Luar Negeri Anggota Dewan

kornus

98 Paskibraka Surabaya Dikukuhkan, Siap Jalankan Mandat Upacara HUT ke-78 RI di Balai Kota

kornus

Sempat Tertunda, Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022 Terlaksana

kornus