Jakarta, mediakorannusantara.com– Pusat Data Nasional (PDN) berbasis komputasi awan (cloud) di Indonesia ditargerkan mulai beroperasi pada 2024 mendatang, yang akan dibangun perdana di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, dalam sesi Leaders’ Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Senin (11/7/2022).
“Pusat data pertama akan dibangun di dekat Jakarta yang pada bulan-bulan ini bisa kami lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan pada 2024,” ujar Menkominfo.
FEKDI merupakan kegiatan sampingan (side event) dari pertemuan keriga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD) yang berlangsung 11–17 2022 di BICC dan BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali.
Acara diskusi itu dipandu oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Menkominfo Johnny mengatakan, pembangunan PDN di Kabupaten Bekasi merupakan upaya Kementerian Kominfo mendukung ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari sektor hulu sampai dengan hilir.
Pada saat bersamaan, Kementerian Kominfo juga merancang pembangunan Pusat Data Nasional di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.
“PDN di Nongsa dan di Deltamas memiliki kapasitas yang hampir sama, sehingga dua sarana itu dapat saling mendukung kerja satu sama lain,” imbuhnya.
Selain di dua wilayah itu, menurut Menkominfo perlu ada pusat data di wilayah tengah dan timur Indonesia demi meningkatkan efisiensi operasional pusat data.
Sedianya, pembangunan PDN itu akan dilakukan di Balikpapan, tetapi dengan adanya Ibu Kota Negara Baru (IKN), maka lokasinya dipindahkan ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Labuan Bajo, di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dua lokasi itu dipilih setidaknya karena tiga pertimbangan,” katanya.
Pertimbangan Pertama adalah terkait potensi tersedianya kapasitas pasokan listrik (power supply) yang memadai dan jumlahnya besar, dan redundancy service atau tidak bertumpu pada satu sumber.
Pertimbangan kedua adalah harus tersedia fiber optic network atau jaringan kabel optik yang memadai di lokasi PDN.
Misalnya wilayah Labuan Bajo yang dipilih jadi lokasi pembangunan PDN karena risiko gangguan yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain.
Sedangkan pertimbangan ketiga adalah terkait keamanan lokasi PDN dari ancaman bahaya kebencanaan alam, seperti aktivitas vulkanik.
“Kenapa Labuan Bajo? karena fiber optic di wilayah selatan Indonesia menghubungkan Indonesia (bagian) Barat, Tenggara, Timur, itu memungkinkan, dan sangat sedikit aktivitas vulkanik bawah laut,” jelasnya.
Menkominfo membandingkan dengan jaringan kabel optik bawah laut di wilayah Utara, yang membentang dari utara Kalimantan, Sulawesi khususnya Manado, Maluku Utara, kemudian Biak dan Jayapura di Papua.
“Aktivitas vulkanik (di daerah itu) sangat besar sehingga berulang kali terjadi kabel laut putus karena gunung bawah laut meletus, sehingga alternatif (perlu) kami siapkan,” katanya.
Dia juga mengatakan, Kementerian Kominfo berupaya mempercepat pembangunan pusat data nasional berbasis cloud demi mendukung digitalisasi layanan pemerintahan (e-government), dan menjadikan berbagai kebijakan publik ke depan dibuat berdasarkan data (data driven policy).
Sebab saat ini jumlah pusat data dan server yang digunakan pemerintah mencapai 2.700 dan hanya sedikit yang menggunakan cloud.
“Untuk pemerintah saja, saat ini dalam rangka e-government menggunakan 2.700 pusat data dan server. (Dari jumlah) ini hanya 3 persen saja yang berbasis cloud,“ tandasnya.(wan/inf)