Jember (MediaKoranNusantara.com) – Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Jember Faida-Muqit mulai mendapat goyangan. Sejumlah massa yang mengatasnamakan masyarakat Jember menggelar aksi damai 212, Rabu (21/2/2018).
Korlap aksi, Kustiono Musri menegaskan, aksi itu merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi Jember yang selama 2 tahun terakhir dianggap kurang baik.
“Anggaran disia-siakan (karena tingginya SILPA) dan sejumlah persoalan lainnya,” kata Kustiono.
Aksi 212 ini digelar dengan melakukan istighosah di Masjid Baitul Amin, Alun-Alun Jember dan ke DPRD Jember.
Massa juga mendesak DPRD Jember agar berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu mengajukan hak interpelasi dan hak angket. Namun selama ini, Kustiono melihat hak-hak itu belum dilakukan oleh DPRD Jember. Padahal, menurutnya bupati sering mengabaikan fungsi legislatif.
“Karena kami menganggap DPRD selama ini diam, tidak mampu menjalani fungsi kontrolnya, sehingga terjadi persoalan seperti yang sekarang,” ungkapnya.
Secara kelembagaan, DPRD juga dianggap Kustiono tidak bisa menunjukkan sikap yang tegas.
“Model kepemimpinan seperti ini, ini kelemahan sebuah demokrasi. Ketika ada bupati dengan tipikal diktator seperti ini, maka dengan kekuatannya DPR tidak ada gunanya,” sesal Kustiono.
Menurut Kustiono, jumlah peserta aksi yang dipimpinnya ini berkisar 2.000 orang, itu sudah termasuk dengan anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama).
“Banser ini sudah menyampaikan kepada kami, karena Banser ini tujuannya melindungi ulama, maka ketika ada kegiatan yang melibatkan ulama, maka Banser ini ikut dan berfungsi sebagai pengamanan,” jelas Kustiono.
Massa sebelumnya berkumpul di Pondok Pesantren Ash Shiddiqi Puteri di Talangsari, Jember. Mereka dikawal sejumlah personel kepolisian dan Banser.
“Untuk peserta aksi yang dari pingggiran, semisal Silo dan Puger, nantinya langsung bergabung di lokasi,” imbuhnya.(dtc/ziz)