Sidoarjo (KN) – Ditengarai ada ketidak beresan pembangunan Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) di Desa Janti, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo mendapat perhatianan Pemerintah Pusat. Sebab, Komisi IX DPR menolak anggaran lanjutan untuk pembangunan gedung yang proses hibah lahannya belum tuntas itu.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno, pengajuan anggaran untuk pembangunan BLKI di Sidoarjo sudah ditolak, karena proses hibahnya belum selesai. “Tahun ini tidak ada anggaran untuk BLKI Sidoarjo,” ujar Soeprayitno di sela-sela kunjungan Komisi IX ke pendopo Pemkab Sidoarjo, Selasa (17/7).
Soepriyatno juga tidak berani menjamin apakah tahun depan pihaknya akan menerima pengajuan anggaran untuk pembangunan BLK bertaraf internasional itu. Dia juga mengaku terkejut ketika mendapat laporan lahan BLKI sudah diuruk dengan dana sekitar Rp 8 miliar. Jika hibah belum beres, tidak boleh ada pengerjaan.
“Ini akan kita tanyakan ke Menakertrans, termasuk anggarannya dari mana. Hibah belum tuntas, sudah diuruk, ini jelas melanggar hukum. Pemerintah Pusat boleh mengucurkan anggaran jika administrasi lahan sudah tuntas. Patut dicurigai kenapa kok sudah diuruk,” tandas Soepriyatno.
Kasus BLKI ini mendapatkan kecaman sama dari anggota Komisi IX lainnya, Poempi Hidayatullah. Pengucuran anggaran untuk pengurukan lahan itu akan ditelusuri lebih jauh dan bila perlu dibentuk Panja pembangunan BLKI di Sidoarjo. “Kalau ada penyelewengan, saya akan merekomendasikan agar diusut oleh penegak hukum,” tegasnya.
Usai menerima 17 anggota Komisi IX, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan jika saat ini proses lahan untuk BLKI tinggal menunggu sertifikatnya selesai. “Sekarang sedang diproses di BPN,” kata Saiful ilah. (ed)
Foto : Soeprayitno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI