Sidoardo (KN) – Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam penanganan jumlah penduduk miskin tetap menjadi andalan. Hal itu dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) memuaskan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim.LHP tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Syamsudin kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan, dengan Tujuan Tertentu Pada Semester 2 Tahun 2015 di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur Jl.Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu(13/1/2016).
Plt. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Syamsudin menuturkan program database penduduk miskin di Jatim telah tepat sasaran dan mendapat apresiasi oleh pemerintah pusat.
“Dengan adanya program database tersebut, program pengentasan kemiskinan akan terarah. Sehingga target penurunan angka kemiskinan bisa tercapai. Hal itu bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya.
Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal program database penduduk miskin di Jawa Timur yakni pengelolaan database yang terpadu. “Maksudnya adalah perlu diintegrasikan dan disinkronkan dengan beberapa program yang berpotensi menjadi kendala penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti LHP dari BPK Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jatim Soekarwo menuturkan, pihaknya segera akan berkoordinasi agar program database kemiskinan di Jawa Timur segera tersinkronkan. “Jumlahnya segera diperbaharui dan segera dihimpun untuk memperoleh hasil yang terbaik,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jawa Timur itu. (yo)