Jakarta (KN) – Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai layak untuk ‘ditendang’ dari koalisi. Prilaku politik dua partai tersebut ini dianggap sangat memalukan. Menurut Dr. M. Umar Syadat Hasibuan dari Dewan Pakar Jaringan Nusantara (JN) kepada wartawan, Rabu, (23/2) terkait pasca keputusan soal hak angket pajak.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan pembina Partai Demokrat (PD) harus turun tangan dengan sikap tegas untuk memberikan opsi keluar dari koalisi atau mendukung pemerintahan kepada dua partai ini. Presiden SBY tidak boleh membiarkan partai bermuka dua ini menjadi musuh dalam selimut selamanya, karena akan menjadi santapan media, yang lalu berimbas pada ‘serangan’ terus menerus kepadanya,” Menurut Umar Syadat, saat ini selesai sudah panggung politik tarik menarik soal hak angket pajak. Sudah saatnya elit politik yang terlibat dalam tarik menarik hak angket pajak, baik yang menerima atau mendukung bersatu kembali demi kemajuan bangsa.
“Tanpa harus saling mencela dan saling menyerang. Tidak ada untungnya menciptakan keributan yang akhirnya melupakan rakyat yang sedang berharap banyak terhadap pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, harus diakui tarik menarik kepentingan elit politik membuat rakyat makin jenuh dengan sikap elit politik yang saling melemparkan isu-isu politik. Semuanya itu tak memberi efek langsung dalam kehidupan keseharian rakyat.
Menurutnya, pasca keputusan soal hak angket pajak, aroma politisasi sangat tinggi dari Golkar dan PKS sebagai partai politik pendukung koalisi nyata terlihat.
Jaringan Nusantara meminta sudah saatnya toleransi terhadap kedua partai ini tidak diberikan lagi oleh Presiden SBY. “SBY harus bersikap tegas, keluarkan kedua partai ini dari koalisi dan reshuffle semua menteri dari kedua tersebut,” katanya tegas.
Lebih lanjut Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini memberikan catatan kepada PKS yang menurutnya mempunyai sikap politik bermuka dua. Satu sisi tergabung dalam koalisi tetapi dalam sikap politiknya menjadi oposisi bagi pemerintahan SBY.
“Janganlah karena menjaga citra sebagai partai bersih, PKS seakan-akan menjadi duri dalam daging keberlangsungan pemerintahan SBY,” ujarnya.
Ia menilai PKS selama ini lebih banyak memanfaatkan isu-isu yang menguntungkan partainya. PKS tidak punya komitmen dalam mengawal pemerintahan sekarang.
“Jika memang PKS tidak setuju dengan visi pemerintahan SBY, PKS harus keluar dari koalisi, sehingga bisa jelas jenis kelaminnya,” kata Umar.
Di sisi lain, ia meminta agar Presiden SBY dengan legitimasi dan kepercayaan rakyat yang lebih dari 60%, Presiden SBY tidak perlu takut dengan ancaman Impeachment.
“Dengan sistem presidensil yang dianut oleh Negara ini, mustahilah impeachment bisa terjadi karena Presiden SBY tidak melakukan tindakan kriminal, penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan wewenang dalam segala kebijakannya. Bagaimanpun mekanisme impeachment pasca amandemen UUD lebih bersifat yuridis daripada politis,” tutupnya. (red)