Jakarta (KN) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik Letnan Jenderal TNI Moeldoko menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Istana Negara, Rabu (22/5/2013) sore. Presiden SBY mengangkat Moeldoko dengan Keputusan Presiden RI No 24/TNI/2013.Keputusan tersebut menetapkan, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Pramono Edie Wibowo sebagai Kepala Staf AD dan mengangkat Letjen TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf AD.
Presiden mengumumkan nama Letjen Moeldoko Senin (20/5/2013), bersamaan pengumuman Muhammad Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan. Moeldoko sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Pramono Edhie Wibowo telah mangjukan pensiun, dan akan mengakhiri masa tugasnya 31 Mei 2013.
Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono mendampingi Presiden SBY dalam upacara pelantikan ini. Hadir pula Wapres Boediono dan Ibu Herawati, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menteri Komunikasi dan Informasi Tiffatul Sembiring, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, KJaksa Agung Basrief Arief, Panglima TNI Agus Suhartono dan para Kepala Staf TNI serta Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan para kepala staf TNI.
Tujuh Pesan
Presiden memberikan tujuh pesan khusus untuk Moeldoko yang sebelumnya menjadi Wakil KSAD.
pertama, melanjutkan kepemimpinan dan manajemen TNI sudah berada di jalan yang benar
Kedua, TNI yang diharapkan oleh rakyat adalah TNI yang profesional, termasuk modernisasi alutista.
Ketiga, memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarga.
Keempat, kedekatan dan kebersamaan dengan rakyat sebagai kekuatan TNI
Kelima, menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI dengan rakyat, TNI Darat, Laut, dan Udara, serta dengan Kepolisian.
Keenam, langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutista dan keuangannya harus dilakukan dengan transparan.
Ketujuh TNI harus netral dan tidak berpolitik praktis, terutama dalam menghadapi pemilu 2014. (red)