Surabaya (KN) – Presiden Indonesia periode 2014 – 2018 mendatang harus memiliki kemandirian dan tidak didikte kepentingan manapun, punya komitmen dalam membangun kedaulatan seperti, ekonomi, pangan, energi, teritorial dan IPTEK, serta punya keberanian berkorban untuk Indonesia lebih baik dan punya komitmen pemberantasan korupsi.“Kedaulatan menjadi sangat penting karena pasca reformasi, iptek termarjinalisasi oleh hiruk pikuk politik. Padahal negara yang baru maju seperti Indonesia dihargai bukan karena demokrasinya tapi karena kemampuan ipteknya. Negara maju di seluruh dunia, mengutamakan teknologi. Proses demokrasi tanpa penguasaan teknologi, negara akan sulit menyejahterakan rakyatnya,” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII), Chriswanto Santoso kepada wartawan di Surabaya, Kamis (8/5/2014).
Chriswanto yang juga menjabat Ketua DPW LDII Jatim ini menjelaskan, kepada seluruh capres adalah mereka harus peduli dengan pembangunan akhlak bangsa untuk membentuk karakter bangsa. Sebab saat ini, menurutnya, sebagian rakyat Indonesia kian menjauh dari falsafah dan dasar negara dalam bentuk Pancasila. Arus modernisasi yang diikuti westernisasi membuat bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa.
“Saling menghormati, gotong royong, tepo seliro semakin ditanggalkan dan berubah menjadi individualistis dan mementingkan diri sendiri. Hal ini bahkan terbawa dalam kehidupan berpolitik,” ujarnya.
Menurutnya, kontribusi sosial ormas pasca reformasi merupakan keniscayaan, bahkan harus ditingkatkan. Hal itu disebabkan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah pembukaan UUD 1945, namun ketika presiden sudah tak lagi menjadi mandataris MPR dan di saat yang bersamaan Indonesia tak lagi menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka ormas harus berperan lebih aktif.
“Tanpa peran aktif ormas, parpol yang kemudian menempatkan eksekutif dan legislatif akan menjalankan negara dengan logika politiknya yang belum tentu menyejahterakan rakyat.
Untuk itu, tanpa GBHN yang dibuat MPR, maka ormas harus pro aktif menyampaikan aspirasinya berdasarkan temuan di lapangan dalam bentuk kegagalan, keberhasilan, dan kebutuhan pembangunan. Agar capres ini mengerti apa sih kebutuhan rakyatnya,” paparnya.
Maka itu pihaknya juga berharap muncul koalisi parpol-parpol Islam dalam mengusung pencapresan. (ms)