Jakarta, mediakorannusantara.com – Korps pegawai republik Indonesia (Korpri) harus mendorong aparatur sipil negara (ASN) keluar dari zona budaya birokrasi feodal. Beralih menjadi ASN yang modern dan profesional dalam melayani masyarakat.

“Sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal. Menjadikan ASN kurang produktif, budaya ini harus berubah total,” ujar Presiden Joko Widodo ketika membuka Musyawarah Nasional Korpri ke-9 secara virtual pada Jumat (28/1/2022).

Menurut Presiden, upaya perubahan ASN menjadi modern dan profesional sebagai tuntutan zaman saat ini. Para ASN harus mampu adaptif terhadap implementasi kedua hal itu, ketika memberikan pelayanan publik bagi masyarakat di berbagai pelosok.

Pentingnya hal itu, akan memberikan dampak pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Ukuran pelayanan baik dapat dibuktikan melalui kerja ASN yang cepat, efisien, dan berorientasi pada hasil kerja.

“Mendorong akselerasi transformasi korpri menjadi profesi pegawai ASN yang semakin modern dan profesional,” imbuh Presiden.

Dengan mengimplementasikan kedua hal itu, tentunya para ASN akan mampu memecah setiap persoalan datang ke depan. Beragam disrupsi yang datang menjadi masalah, dapat dihadapi secara optimal.

Sebab, akan muncul berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang akan membuat faktor penting dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang berasal dari disrupsi dari berbagai sendi-sendi kehidupan.

“Ekspektasi masyarakat yang juga semakin tinggi. Masyarakat membutuhkan program yang inovatif, solusi,  kreatif dan cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” kata Presiden.

Terlebih lagi, dengan melakukan kedua hal itu, tentunya akan meredam ego sektoral antar instansi pemerintah. Sehingga, setiap instansi dapat berkolaborasi secara intensif dalam memecahkan setiap masalah yang melanda tanah air.

Ke depan, antar instansi pemerintah dapat lebih solid dalam mengatasi permasalah yang melanda dalam waktu yang relatif singkat. “Menghapuskan ego sektoral dan sekat-sekat antar instansi pemerintah,” pungkas Kepala Negara. (wan/inf)