“Jadi sebenarnya bukan 12 TPS, tapi 12 wilayah di tujuh negara,” kata Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti kepada wartawan di Jakarta, Selasa.30/1
Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, jumlah pemilih tahun 2024 untuk pemilih luar negeri di 128 negara perwakilan sebanyak 1.750.474 pemilih yang terdiri atas 751.260 laki-laki dan 999.214 perempuan, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos sebanyak 3.059.
Polri melalui Satgas Pengamanan (PAM) TPSLN memiliki tanggungjawab mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri, dengan melibatkan Atase Kepolisian yang sudah ada di negara-negara perwakilan.
Namun, untuk 12 wilayah yang diturunkan 111 personel ini merupakan wilayah yang mendapat bantuan pengamanan dari Mabes Polri, karena beberapa faktor.
Ketujuh negara tersebut, yakni Malaysia, Arab Saudi, Belanda, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Australia. Sedangkan 12 wilayah yang dimaksud, adalah enam wilayah di Malaysia, sisanya masing-masing negara satu wilayah.
Enam wilayah di Malaysia, yakni Kuala Lumpur, Johor Baru, Kinabalu, Tawau, Penang, dan Kunching. Sedangkan enam wilayah lainnya ada di Singapura, Taipe, Hong Kong, Sydney, Jeddah dan Den Haag.
“Kenapa di Malaysia lebih banyak, karena ada 2 juta warga negara Indonesia di sana. Sisanya di Arab Saudi, Belanda, Hong Kong, Taipe, dan Australia,” paparnya.
Menurut Krishna, penguatan personel di 12 wilayah ini berdasarkan hasil asesmen Polri pada Pemilu 2019. Di mana terjadi berbagai kendala, seperti antrean para WNI yang mau memilih, terjadi kekacauan di TPS di Hong Kong, surat suara di Malaysia tercoblos, surat suara yang nyasar dan berbagai permasalahan lainnya.
Selain itu, jumlah pemilih di 12 wilayah ini terbilang lebih banyak dibanding TPSLN lainnya di 128 negara bagian yang diamankan oleh Polri.
“Yang prioritas kami itu yang jumlah warga negara Indonesia-nya besar dan pengalaman asesmen pemilu lalu ada beberapa kendala, Polri mau atasi kendala itu agar tidak terjadi di tahun ini,” tutur Krishna.
Selain di 12 wilayah tadi, kata Krishna, Polri sudah memiliki Atase Kepolisian yang bertugas mengamankan pelaksanaan pemilu berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat, sehingga tidak diperlukan back-up personel dari Mabes Polri.
Sebelumnya, kata Krishna, pihaknya mengajukan penguatan pengamanan di 24 TPSLN, namun hasil asesmen terbaru dipilih wilayah-wilayah yang membutuhkan atensi kehadiran pengamanan.
Sebagai contoh di Kuala Lumpur terdapat sekitar 400 ribu pemilih, yang dapat menyalurkan hak pilihnya melalui TPSLN, KSK dan pos. Dengan jumlah pemilih yang cukup banyak tersebut, Polri memprediksi panitia akan kewalahan, sehingga dikirimkan 13 personel Satgas PAM TPSLN.
Contoh lainnya, di Singapura, pada Pemilu 2019 terjadi antrean pemilih yang mau mencoblos di KBRI sepanjang 5 Km, hingga sampai kawan Orchard.
Selain itu, terdapat beberapa TPSLN yang melaksanakan pemungutan suara di luar kawasan KBRI, dengan cara menyewa gedung. Sehingga perlu diorganisasi untuk pengamanan WNI dengan kepolisian lokal.
“Dalam situasi ini, Polri memiliki hubungan kerja sama dengan polisi-polisi negara-negara tetangga. Nah, personel Polri yang diberangkatkan kemarin (111 personel) yang mengelola koordinasi-nya,” ujar Krishna.
Sebanyak 111 personel Satgas PAM TPSLN ini dilepas keberangkatannya oleh Kepala Operasi Mantap Brata (Kaops) Komjen Pol. Fadil Imron di Pusat Pelatihan Misi Internasional Polri, di Tangerang Selatan, Senin (29/1). ( wan/an)