Jakarta , mediakorannusantara.com Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keinginan ini diutarakan Pigai dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-77 di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.
”Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” tegas Pigai.
Menurut Pigai, upaya ini merupakan bagian krusial dalam mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yang harus dimulai dengan mengarusutamakan nilai-nilai HAM.
Strategi Penguatan HAM Menuju Kepemimpinan Dunia
Pigai memaparkan strategi lima tahunan untuk membangun penguatan HAM di Indonesia:
- Fase Awal (5 Tahun): Pemulihan dan Pembangunan. “Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun.”
- Fase Berikutnya (Sampai 2034): Akselerasi penguatan HAM.
- Fase Pengaruh: Memengaruhi kawasan Asia.
- Fase Puncak: Indonesia leading (memimpin) di tingkat dunia.
Menteri Pigai menekankan bahwa untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia, Indonesia tidak boleh setengah-setengah. Menjadi presiden Dewan HAM PBB adalah langkah awal yang strategis.
Inisiasi Kebijakan HAM Global
Jabatan presiden Dewan HAM PBB dinilai penting agar Indonesia dapat memprakarsai pembentukan kebijakan-kebijakan HAM baru yang selama ini belum tersentuh. Pigai menyoroti belum adanya konvensi spesifik mengenai:
- HAM dan Korupsi
- HAM dan Lingkungan
- HAM dan Pemilihan Umum
- HAM dan Pembangunan
”Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” ujarnya.
Peradaban yang dimaksud meliputi pengarusutamaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari tataran ontologi, epistemologi, hingga aksiologi. Upaya merebut posisi ini, sebut Pigai, telah dibicarakan dengan beberapa negara sahabat, termasuk saat kunjungannya ke Kamboja dan Laos, serta saat Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengunjungi Australia. ( wa/an)