Surabaya (KN) – Kader partai politik kini berlomba-lomba untuk ingin meraih kursi legislatif dengan menjadi caleg. Tak dipungkiri, untuk duduk dikursi itu juga membutuhkan modal besar. Modal itu akan dikeluarkan saat musim kampanye pada pesta demokrasi. Namun jika berhasil, tentu tak sedikit rupiah yang bisa direngkuh.
Untuk periode ini saja, dalam sebulan, anggota dewan di Surabaya yang mengikuti kegiatan standar, bisa membawa pulang penghasilan sebesar Rp38 juta. Tentunya hasil itu diperoleh sama untuk tiap anggota dewan, apakah anggota itu memang anggota aktif atau hanya sekadar anggota 4D (Datang, Duduk, Diam,duwit). Yang membedakan adalah pada posisi pimpinan, apakah dia pimpinan dewan, pimpinan komisi atau pimpinan fraksi (alat kelengkapan dewan).
Rupanya, kinerja yang baik, tak jadi ukuran untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Semua mendapat jatah yang sama. Apalagi belakangan ini saat musim kampanye atau saat masa jabatan akan berakhir, anggota dewan justru jarang ngantor tapi tetap mendapat haknya seperti biasanya. Dalam seminggu ini saja, kerja dewan Surabaya hanya dua hari, hari Senin dan Jumat saja. Sementara untuk Selasa, Rabu dan Kamis, lebih banyak dihabiskan untuk kunjungan kerja.
Kekosongan kantor wakil rakyat di Jl Yos Sudarso ini paling menyolok adalah saat masa kampanye Pemilu Legislatif 2014. Banyak anggota dewan yang sibuk dengan kampanye dirinya masing-masing. Ada yang sejak lama tak masuk karena pencalegan dirinya untuk DPR RI dan DPRD Provinsi. Sebab, yang DPR RI, kawasan kampanyenya lebih luas, begitu juga dengan yang caleg DPRD Provinsi. Sementara untuk yang DPRD Kota, memang lebih kecil yakni hanya beberapa kecamatan saja, tapi kegiatan kampanye itu pun cukup menyita waktu mereka untuk ‘mampir’ ke kantor wakil rakyat tersebut.
Tak bisa ditampik, ada beberapa jadwal pengaduan masyarakat yang tak bisa bertemu dengan angota dewan komisi. Ini tentu sangat mengecewakan karena warga sebagai pembayar pajak tak bisa mengadukan masalahnya ke wakil rakyat yang menerima hasil dari pajak mereka.
Terkait gaji dewan yang cukup wah, bisa diperinci penghasilan itu bersumber dari gaji pokok sebesar Rp5 juta. Lalu ada tambahan untuk tunjangan biaya operasional Rp6 juta, tunjangan rumah sekitar Rp11 juta, ditambah pesangon dari kunker yang tiap minggunya dapat anggaran 8 juta dipotong biaya akomodasi sehingga tersisa Rp4 juta-an. Jika setiap minggu melakukan kunker, maka perbulannya mereka dapat mengumpulkan dana Rp16 juta. Sudah pasti dengan kegiatan standar ini, tiap bulannya mampu terkumpul Rp38 juta perbulan. Tiap tahun, untuk masing-masing anggota mampu mengantongi angka Rp456 juta. Untuk 5 tahun masa jabatanya, tiap anggota dewan mengantongi Rp2,280 miliar.
Itu masih nilai standar tiap anggota tanpa melihat jabatannya. Kalau unsur pimpinan atau anggota yang menjadi ketua, tentu lebih besar. Angka itu juga akan semakin besar saat anggota dewan menjadi anggota Pansus membahas suatu regulasi. Bahkan ada yang menginformasikan, penghasilan tambahan bisa dicari masing-masing anggota jika jeli memanfaatkan peluang di Pemkot. Salah satunya bermain proyek di tiap SKPD dengan melalui proyek penunjukan langsung atau PL. Semakin anggota itu ‘ulet’ dan ‘jeli’ maka semakin besar penghasilannya.
Menurut Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Sholahuddin, tentu sangat disayangkan dengan penghasilan besar, namun anggota dewan tak berbuat apa-apa demi Surabaya. Misalnya, mandulnya anggota dewan dalam membuat Perda inisiatifnya. Selama ini, regulasi Kota Surabaya lebih banyak atas inisiatif eksekutif.
Ada stigma di masyarakat, “Kalau ingin kaya, jadilah anggota dewan”. Apakah pendapat ini benar? (anto/Jack)