Surabaya (KN) – Biaya pembangunanya diperkirakan lebih besar dan harga tanahnya cukup tinggi, Pemprov Jatim akhirnya membatalkan rencana pemindahan tiga kantor SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Jl Ahmad Yani Surabaya ke kaki Suramadu sisi Surabaya.Meski begitu, aset berupa kantor dan tanah di sana tetap dijual dan sebagai gantinya Pemprov bakal membangun di kawasan Driyorejo, Gresik. “Tetap pindah, alternatifnya bisa ke Driyorejo atau dimana yang lokasinya dekat. Dan Kalau di Driyorejo, tanahnya sudah tinggi dan tidak perlu nguruk seperti yang ada di kaki Suramadu,” kata Gubernur Jatim Soekarwo, Kamis (4/10).
Dia menambahkan, pihaknya tidak mungkin melanjutkan rencana pemindahan kantor sejumlah SKPD ke kaki Suramadu. Ini karena membangun di sana biayanya cukup besar. Anggaran akan banyak terserap untuk biaya pengurukan, karena harus menguruk lahan dengan kedalaman 4 meter. Selain itu harga tanah disana sangat mahal.
Soal nasib kawasan kaki Suramadu yang sudah terlanjur diplot sebagai kawasan perkantoran pemerintah khususnya Pemprov Jatim, Soekarwo menegaskan tidak ada masalah. Sebab, pembangunan kawasan di kaki Suramadu tetap dilakukan namun peruntukan bukan lagi untuk kantor pemerintahan, namun kawasan bisnis.
Gubernur menambahkan, memang hasil penilaian tim appraisal terhadap kantor milik Pemprov Jatim di Jl Ahmad Yani sudah keluar. Namun, nilainya ternyata lebih kecil dibandingkan dengan rencana pembangunan di Suramadu. “Tentu tidak bagus, jika hasilnya lebih kecil. Ini gara-gara nguruk dan mahalnya tanah di Suramadu,” jelasnya.
Tentang keberadaan kantor SKPD di Jl Ahmad Yani, menurut Gubernur akan tetap ditempati seperti biasanya. Memang diakui ada beberapa investor yang tertarik, namun pihaknya belum berani melepas karena masih menunggu appraisal yang lebih bagus. (yok)
Foto : Gubernur jatim Soekarwo