Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Marwah pemerintahan Jokowi-JK yang akan memasuki masa akhir dan bakal bertarung kembali dalam ajang Pilpres 2019 mendapat cobaan. Cobaan itu berupa bocornya percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basyir. Percakapan telepon yang viral di dunia maya itu diduga membicarakan “bagi-bagi saham” BUMN yakni PLN dan Pertamina. Dalam percakapan itu juga disebut-sebut nama kakak Rini Soemarno.
Potongan percakapan antara Rini Soemarno dengan Sofyan Basyir itu viral sejak Jumat (27/4/2018). Rekaman percakapan itu memantik beragam respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah Kementerian BUMN sendiri, partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).
Kementerian BUMN langsung membantah jika percakapan itu diarahkan soal bagi-bagi saham. Meski begitu, pihak Kementerian BUMN mengakui adanya percakapan antara Rini dengan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.
Menurut Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.
Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan bahwa investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.
“Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan,” ujar Imam.
https://www.youtube.com/watch?v=0RhUiQbjg7A
“Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri,” tambah dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi jika isi rekaman perbincangan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir benar, maka Rini telah melanggar apa yang diperintahkan Presiden Jokowi.
“Ini pelanggaran dari perintah pak Jokowi,” kata Hasto.
Apalagi, kata Hasto, sejak awal pembentukan kabinet, Jokowi telah menyampaikan agar menteri-menterinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Tidak boleh ada campur tangan keluarga,” kata Hasto.
Peredaran potongan percakapan tersebut juga menarik perhatian DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah mengatakan akan membahas perlu tidaknya memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Rencananya pemanggilan tersebut akan dilakukan pasca masa reses sidang, atau sekitar Mei mendatang. Namun menurut Inas, saat ini agenda dan pemanggilan itu akan didiskusikan dulu dengan anggota Komisi VI DPR lainnya.
“(Pemanggilan dan agendanya) Nanti akan didiskusikan dulu dengan Komisi VI (DPR) RI,” ujarnya.
Menteri Rini juga turut angkat bicara. Dia menegaskan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Sofyan karena isinya sengaja disajikan tidak utuh dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengesankan adanya proyek meminta fee. Tuntutan yang dia maksud rencananya akan mengatasnamakan Kementerian BUMN serta nama pribadinya.
Rini menegaskan bahwa dalam pembicaraannya dengan Sofyan sama sekali tidak ada kepentingan pribadi.
“Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama (Kementerian) BUMN, tapi juga pribadi,” kata Rini.(kcm/ziz)