Surabaya (KN) – Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong perusahaan agar go public. Alasannya, adalah keinginan masyarakat dan investor untuk lebih transparan terhadap segala hal terkait perusahaan.Ia mengatakan, bahwa tuntutan masyarakat dan investor saat ini mengharuskan perusahaan yang berkembang dan maju untuk lebih terbuka dan transparan. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan harus memperhatikan keterbukaannya secara baik. “Maka harus ada proses go publik atau IPO melalui kegiatan di pasar modal. Melalui IPO, perusahaan dapat dikenal secara luas,” ungkap diungkapkan Gus Ipul, sapaan Wagub Jatim Saifullah Yusuf saat membuka Initial Publik Offering (IPO) Fair 2016 di Hotel Sheraton Surabaya, Jumat (29/4/2016).
Menurut Gus Ipul, Jatim memiliki sekitar 700 perusahaan yang berkembang dan berskala nasional. Akan tetapi, dari jumlah tersebut sebanyak 5 persen yang mengikuti IPO. Artinya, banyak perusahaan yang masih ragu untuk go publik.
Oleh karenanya, kegiatan IPO Fair ini diharapkan dapat mampu mendorong para investor dan pemilik perusahaan untuk mengembangkan diri. Semestinya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi contoh bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN atau perusahaan miliki pemerintah harus jadi contoh penerapan IPO.
“Perusahaan harus di dorong untuk go publik sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau pasar dalam negeri kita sudah kita kuasai, maka sudah saatnya pasar luar negeri kita kuasai pula,” tegasnya.
Dikatakan Gus Ipul, saat ini banyak kendala yang dihadapi perusahaan dalam bersaing di pasar global. Masih banyaknya perusahaan yang kurang optimis dan ragu dalam berkompetisi di pasar modal. Padahal, IPO ini ke depan menjadi kebutuhan. “Pemerintah telah banyak berupaya mempertemukan pengusaha dengan calon investor. Semuanya tergantung kepada pengusaha apakah memiliki mimpi besar dalam memajukan perusahaannya,” imbuhnya.
Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, bahwa penyelenggaraan IPO Fair 2016 ini bertujuan untuk memberikan kesadaran sekaligus konsultasi teknis mengenai proses go publik. (yo)