Surabaya (mediakorannusantara.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur telah menuntas pembahasan terkait hasil dari usulan komisi-komisi dalam Raperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2023.
Laporan hasil pembahasan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur, Suyatni Priasmoro, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim pada Selasa (19/9/2023).
“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pendapatan Daerah pada P-APBD Jatim 2023 disepakati sebesar Rp32,456 triliun, naik Rp954 miliar dari rencana semula sebesar Rp31,322 triliun,” kata Suyatni Priasmoro membacakan laporan Banggar DPRD Jatim.
Suyatni menyebut, bahwa kenaikan Pendapatan Daerah ini berasal dari berbagai sumber. Antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik Rp1,472 triliun menjadi Rp20,639 triliun, Pendapatan Transfer yang tetap sebesar Rp10,654 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang naik Rp1,71 miliar menjadi Rp28 miliar.
“Sementara itu, Belanja Daerah pada P-APBD Jatim 2023 disepakati sebesar Rp36,370 triliun, naik Rp1,137 triliun dari rencana semula sebesar Rp35,232 triliun,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kenaikan Belanja Daerah tersebut, diperuntukkan untuk berbagai program dan kegiatan. Antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan demikian, P-APBD Jatim 2023 mengalami defisit sebesar Rp3,913 triliun, sama dengan rencana semula. Defisit ini nantinya akan ditutup dengan pembiayaan netto,” ujarnya.
Dalam laporannya, Suyatni juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait P-APBD Jatim 2023. Antara lain, rancangan Perubahan KUA PPAS yang telah disepakati oleh Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), haruslah dilaksanakan secara konsisten oleh TAPD.
“Kemudian, BPOPP untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta diberikan dengan jumlah bulan yang sama. Semua catatan, saran dan harapan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada P-APBD Jatim 2023,” tuturnya.
Selanjutnya terkait dengan potensi dari peningkatan target. Ia menerangkan bahwa pendapatan yang termasuk Non-Earmarked dan pergeseran dari BTT, agar dialokasikan dan dilaksanakan Pemprov Jatim untuk program dan kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Banggar dan TAPD.
Pada sisi lain, ia menjabarkan bahwa kenaikan Pendapatan Daerah pada P-APBD Jatim 2023 ini, didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diperkirakan mencapai 5,2 persen pada tahun 2023.
“Kemudian, penerimaan pajak daerah yang diproyeksikan tumbuh 10,2 persen. Lalu, penerimaan retribusi daerah yang diproyeksikan tumbuh 11,2 persen dan terakhir adalah penerimaan lain-lain PAD yang diproyeksikan tumbuh 10,2 persen,” jelasnya.
Tak hanya itu, Suyatni menyebut, bahwa kenaikan Belanja Daerah pada P-APBD Jatim 2023 juga didorong oleh beberapa faktor lain. Di antaranya, peningkatan anggaran pendidikan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
“Faktor lain yakni, peningkatan anggaran kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkap dia.
Selain itu, Suyatni menambahkan bahwa kenaikan Pendapatan Daerah pada P-APBD Jatim 2023 juga disebabkan adanya faktor peningkatan anggaran infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi. Juga, faktor peningkatan anggaran pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Banggar DPRD Jatim berharap dengan disahkannya P-APBD Jatim 2023, Pemprov Jatim dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” tandasnya. (KN01)