Jakarta, mediakorannusantara.com -Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan sikap organisasi tersebut yang menolak kehadiran atlet senam Israel untuk berlomba di Indonesia.
Menurutnya, pemberian izin bagi atlet Israel untuk bertanding bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga dinilai mencederai amanat konstitusi Republik Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.
”Izin bagi atlet Israel bertanding di Tanah Air berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai amanat konstitusi kita. Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Gus Fahrur, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (tanggal tidak disebutkan dalam teks asli).
Gus Fahrur menekankan bahwa hingga kini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada dasar maupun manfaat bagi bangsa Indonesia untuk memberikan izin atlet Israel masuk, apalagi untuk berlaga dalam ajang olahraga resmi.
”Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tidak ada alasan, tidak ada manfaat apapun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding di Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang konsisten dalam menolak berhadapan dengan Israel pada ajang olahraga internasional. Pada tahun 1958, Indonesia bahkan memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel.
”Sejarah mencatat Indonesia pernah mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak ingin bertanding melawan Israel. Sikap itu menunjukkan konsistensi moral bangsa kita,” jelasnya.
Penolakan terhadap kehadiran atlet Israel ini juga merupakan bentuk solidaritas dan dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang hingga kini terus menghadapi agresi dan pendudukan. PBNU, kata Gus Fahrur, akan terus berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung segala upaya diplomatik yang berpihak pada kemerdekaan dan kedaulatan mereka.
”Dari dulu sampai sekarang, sikap kita jelas, menolak penjajahan, menolak penindasan, dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah,” tutup Ahmad Fahrur Rozi.( wa/ar)