Jakarta, mediakorannusantara.com – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dengan tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan ini juga berlaku untuk pemilihan presiden dan wakil presiden melalui perwakilan, seperti MPR.
“Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Kamis (31/7).
Menurut Said Iqbal, wacana ini tidak sejalan dengan semangat reformasi yang salah satu hasilnya adalah pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Ia menilai, pemilihan tidak langsung seakan mengembalikan praktik di era Orde Baru.
“Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Usia reformasi belum panjang, dari 1998 ke 2025 baru berapa tahun. Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan,” tegasnya.
Said Iqbal mencontohkan sistem electoral college di Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk pemilihan tidak langsung. Namun, ia menekankan bahwa sistem tersebut diterapkan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal yang telah berjalan ratusan tahun dan sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianutnya.
Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilihan tidak langsung tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. “Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan. Kita bukan demokrasi Barat juga bukan demokrasi Timur. Kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan asas musyawarah mufakat, tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung,” pungkasnya.( wa/ar)