Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Fuad Benardi.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur mendorong perbaikan tata kelola di Bank Jatim. Hal ini menyusul evaluasi atas kasus kredit fiktif yang terjadi pada periode kepengurusan sebelumnya.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, menyampaikan bahwa saat ini manajemen Bank Jatim telah diisi oleh direksi dan komisaris baru, sehingga diharapkan ada pembenahan ke depan.
“Terkait untuk kredit fiktif itu kan memang terjadi di pengurusan periode yang lalu. Sekarang ini sudah direksi dari komisaris yang baru, ya memang harapannya kita ini nanti akan ada perbaikan-perbaikan,” ujar Fuad ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (6/4/2026).
Menurut dia, persoalan kredit fiktif tersebut telah dibahas bersama jajaran direksi dan komisaris baru dalam rapat Komisi C DPRD Jawa Timur. Pihak manajemen dikatakannya telah berkomitmen melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Terkait masalah kredit fiktif itu juga sudah kita sampaikan ke para direksi dan komisaris yang baru pada saat kita rapat di Komisi C. Dan mereka nanti akan berusaha memperbaiki supaya tidak terjadi lagi,” ucap dia.
Fuad menyebut, langkah penanganan terhadap dampak kerugian akibat kredit fiktif juga telah dilakukan oleh Bank Jatim, meski tetap berimplikasi pada penurunan omzet.
“Makanya ini kita tunggu saja supaya nanti tidak terjadi masalah seperti itu lagi. Dan terkait mengenai kerugian apapun itu semua sudah dilakukan, jadi sudah dilakukan backup sehingga akhirnya bisa dikurangi,” ujarnya.
“Memang ada efeknya berimplikasi kepada pengurangan omzet, tapi secara umum tidak mengganggu kinerja perusahaan,” imbuhnya.
Selain aspek perbaikan internal, Pansus BUMD juga menaruh perhatian pada penguatan fungsi pengawasan, khususnya peran komisaris. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi bersama Komisi C DPRD Jawa Timur.
“Jadi memang ini yang menjadi perhatian kami, tidak hanya di Pansus, tapi juga di Komisi C. Karena memang kemarin itu kan kita ada pengajuan, kan ada komisaris yang mundur dan juga direksi yang tidak lolos dari OJK,” papar Politisi PDI Perjuangan ini.
Dalam konteks tersebut, DPRD Jawa Timur telah mengundang panitia seleksi (Pansel) untuk membahas proses rekrutmen. Pansus BUMD berharap ke depan proses seleksi dapat menghasilkan kandidat yang memenuhi standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Nah ini kita kemarin juga sudah mengundang dari para komisaris, karena mereka adalah Pansel. Dan harapannya nanti itu mereka ada perbaikan untuk bagaimana pengajuan dari calon-calon yang diusulkan itu memang sesuai dengan standar dari OJK,” katanya.
Fuad menegaskan bahwa DPRD Jatim tidak memiliki kewenangan dalam menentukan hasil seleksi, karena seluruh proses berada di tangan Pansel.
“Kalau dari kami di DPRD Jawa Timur, kita tidak punya kewenangan untuk memengaruhi hasil Pansel. Dan OJK pun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur siapa yang direkom untuk menjadi masuk dalam calon-calon tersebut. Itu kewenangan semua ada dalam panitia seleksi tersebut,” tegas dia.
Fuad pun mengimbau agar panitia seleksi yang melibatkan unsur pemerintah daerah dapat menjalankan proses secara cermat dan sesuai ketentuan.
“Makanya kami mengimbau dan juga mewanti-wanti kepada panitia seleksi, dimana memang Panselnya itu berisi dari para komisaris, Sekda juga, dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa ini harus benar-benar calon yang diusulkan itu sesuai dengan standar dari OJK, supaya lolos,” pungkat Fuad. (KN01)