Surabaya (KN) – PDIP jemput bola, pasca digelarnya rapat perdana oleh panitia pemilihan (Panlih). Seakan tidak mau proses pemilihan wakil walikota (Surabaya terus tertunda, Selasa (24/9/2013) sore, dua calon wakil walikota (Wawali) yang diusung PDIP, Whisnu Sakti Buana (WS) dan Syaifudin Zuhri, secara resmi menyerahkan berkas pencalonan ke Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya.
Ditemui usai menyerahan berkas ke Sekwan, Whisnu Sakti Buana menuturkan, penyerahan berkas kali ini merupakan tindak lanjut dari surat yang ia terima dari panitia pemilihan pada Selasa (24/9/2013) pagi. Oleh karena itu ia berharap, Panlih segera memproses begitu berkas telah diterima Panlih.
“Ibarat orang daftar sekolah, saya langsung mendaftar begitu pendaftaran dibuka. Kan tidak mungkin saya daftar duluan keika pendaftaran belum dbuka,” terang Whisnu Sakti Buana.
Terkait proses verifikasi, WS menyatakan jika Panlih segera memprosesnya maka data yang diserahkan akan selesai dalam satu minggu. Sehingga pernyataan sejumlah anggota panitia pemilihan bahwa pemilihan Wakil walikota baru bisa dilakukan pada bulan Nopember bisa lebih dipercepat. “Saya menyarankan agar panitia pemilihan (Panlih) menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya yang telah dikenal berpengalaman,” sarannya.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD yang juga ketua DPC PDIP Surabaya ini menegaskan, bila tidak ada rivalitas atau kompetisi antara dirinya dengan Syaifudin Zuhri. Makanya, siapapun yang terpilh nantinya tidak akan menjadi masalah bagi PDIP. “Tidak benar kalau ada yang mengatakan kami ini bersaing. Yang benar, kami ini adalah sama-sama kader PDIP,” tegas WS.
Disinggung apakah berkas yang diserahkan para calon dapat menggugurkan salah satu kader yang diusung PDIP, secara tegas putra dari politisi senior PDIP Ir Sutjipto ini mengaku tidak tahu. Sebab berdasarkan tata tertib (Tatib) yang dibuat Pansus, hanya disebutkan bila ada data yang kurang maka bisa disusulkan.
“Tapi kalau disusulkan kemudian dinyatakan salah lagi, bisa saja dicoret dan diganti dengan nama baru. Dengan syarat, panlih langsung lapor pada ketua DPRD begitu juga PDP langsung meminta gar Walikota mengirimkan nama baru. Dan itu dikasih waktu 14 hari,” jelas WS panjang lebar.
Sementara itu, calon Wawali Syaifudin Zuhri meminta gar awak media ikut membantu PDIP. Dalam artian apa yang menjadi hak PDIP dan seluruh anggota dewan bisa diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Mengingat posisi wakil walikota merupakan hak PDIP selaku pengusung pasangan Walikota Tri Tismaharini-Bambang DH.
“Bagi saya sendiri, selaku Ketua FPDIP ini merupakan tanggung jawab besar yang harus segera diselesakan dengan baik. Kalau ada yang mengatakan saya pernah menggelar konsolidasi dengan fraksi-fraksi, tolong sebutkan dan saya pernah ngomong apa,” ujar Syaifudin Zuhri.
Sementara soal dipilihnya dirinya sebagai salah satu calon yang diusulan sebagai calon Wakil Walikota, anggota Komisi C (pembangunan) ini secara tegas mengatakan, secara etika Whisnu Sakti Buana yang lebih berhak. Hal itu, merujuk posisi WS yang merupakan Ketua DPC PDIP.
“Saya itu hanya pelengkap saja. itu sesuai dengan aturan yang menyebutkan calon yang dikirim harus dua nama. Apalagi, saya dengan pak WS mulai dari ranting kan selalu bersama. Meskipun dua orang, kita adalah satu badan,” tegasnya.
Sekretaris dewan (sekwan) DPRD Surabaya, M. Afghani menyataklan akan segera menyerahkan berkas pencalonan wawali yang ia terima ke Panlih. Dengan harapan berkas yang ada bisa segera diterima.“Saya tidak bisa mastikan waktunya, tapi secepetnya akan saya serahkan,” tandas M. Afghani.
Menyikapi permintaan calon Wawali agar proses verifikasi bisa diselesaikan dalam waktu satu minggu, Sekretaris Panlih Sudirjo, mengaku tidak bisa begitu saja mengabulkan. Sebab panitia pemilihan harus bertindak sesuai dengan Tatib yang dibuat pansus. “Kalau cepat tapi kemudian ada masalah, kan kita yang kena mas. Makanya, panlih juga perlu hati hati,” kata Sudirjo.
Meski demikian, ia menjanjikan mulai Senin pekan depan panitia pemilihan akan mulai menggelar proses verifikasi berkas yang masuk. “Bagi panlih sendiri lebih cepat lebih baik. Tapi untuk mengundang KPU atau tidak kita akan bicarakan dengan anggota yang lain,” pungkas Sudirjo. (anto)