Surabaya (KN) – Komisi D DPRD Surabaya menemukan fakta ketidakberesan dalam dalam dana alokasi khusus (DAK) yang ada di Dinas pendidikan (Dindik) Surabaya. Berdasarkan temuan komisi yang membidangi pendidikan ini, ada temuan selisih yang cukup besar antara data DAK yang dimiliki Dinas Pendidikan dengan data Badan Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menyebutkan, berdasaran data Dana Alokasi Khusus yang diserahkan Dinas Pendidikan selama tiga tahun, tercatat jumlahnya sebesar Rp 98. 849. 253. 396 miliar. Sedangkan versi Badan Anggaran eksekutif, jumlahnya hanya mencapai Rp 47. 127. 300. 000 miliar atau ada selisih sebesar Rp 51. 721. 453. 396 miliar.
“Kalau selisihnya hanya ratusan ribu, saya menilai bisa disebabkan karena salah hitung saja. Kalau selisihnya sampai puluhan miliar, berarti kan ada yang tidak beres, “tegas Baktiono, Selasa (24/9/2013).
Setelah menemukan fakta adanya ketidakberesan tersebut, Baktiono mengaku menghentikan rapat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) dengan Dinas pendidikan. Dengan harapan, Dindik segera mensinkronkan data dana alokasi khusus (DAK) yang mereka miliki dengan yang ada di Badan Anggaran Pemkot. “Seperti yang sampean lihat, tadi Komisi D menskors rapat. Kita tidak bisa main-main karena ini anggaran dari pusat, “tegas politisi PDIP ini.
Menurut Baktiono, ditemukannya selisih anggaran DAK yang mencapai puluhan miliar disesalkan oleh seluruh anggota komisinya. Sebab mereka khawatir, dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung karena tidak dikontrol dengan baik.
Ketua Komisi D yang juga menjabat sebagai bendahara DPC PDIP ini menambahkan, jika masalah tidak terpakainya dana DAK secara maksimal oleh Kota Surabaya akan diminta oleh daerah lain. Karena masih banyak wilayah lain di luar Surabaya yang membutuhkan anggaran untuk perbaikan insfrakstruktur. Seperti Papua, Pacitan Ngawi dan sebagainya.
“Dana itu mestinya bisa dialokasikan ke daerah lain yang membutuhkan, khususnya daerah-daerah terpencil seperti di Papua, NTT, dan NTB. Jika di Surabaya tidak dimanfaatkan dengan baik,” cetusnya.
Tidak hanya itu, Baktiono yang juga menjadi anggota badan anggaran (Banggar) DPRD ini juga menyesalkan tidak adanya peran serta Dewan Pendidikan yang tidak memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana (Juklak-Juknis). Padahal posisi Dewan Pendidikan sejajar dengan dinas dalam menagawasi penggunaan anggaran DAK. “Kalau saya lihat, dewan pendidikan sengaja ditinggal. Agar penggunaan anggaran DAK tidak ada yang mengontrol, “tukas Baktiono.
Parahnya lagi, lanjut dia, baik Dinas Pendidikan maupaun badan anggaran eksekutif seakan tidak tahu dengan adanya selisih anggaran dana alokasi khusus yang mencapai puluhan miliar itu. Padahal dua lembaga tersebut, pernah membahasnya secara bersama-sama.
“Untuk saat ini, PAK untuk Dinas Pendidikan kita tunda dulu. Sebelum ada sinkronisasi antara data yang ada di Dindik dengan di Banggar, Komisi D tidak akan melanjutkan, “tandas Baktiono.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan terkesan menghindar ketika dtanya soal selisih anggaran DAK itu. Berkali-kali, Ikhsan meminta agar awak media tidak menanyakan masalah tersebut karena tidak ada yang dipersoalkan. “Saya pikir tidak ada selisih. Cuma ada hitungannya saja yang tidak sama, “elaknya.
Menurut Ikhsan, kemungkinan salah hitung dalam DAK sangat besar. Mengingat ada banyak komponen ada di dalamnya. “Saya percaya, jika semua komponen yang ada disinkronkan dengan tim anggaran hasilnya akan sama,” jelasnya. (anto)