Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisi C DPRD Jawa Timur meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim menambah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2023. Target itu diminta agar ditambah Rp500 miliar dari proyeksi awal Rp15,001 triliun.
Pernyataan ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim usai hearing dengan Bapenda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Rabu (2/11/2022).
“Target mereka (Bapenda) itu Rp15,001 triliun, kita minta dinaikan (ditambah) Rp500 miliar. Memang kita lagi coba mencari win-win solution terkait diberlakukannya Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD),” kata Abdul Halim di Gedung DPRD Jatim.
Ia menjelaskan, bahwa dalam UU No 1/2022 tentang HKPD itu diatur mengenai komposisi kewenangan pemungutan pajak seperti PKB dan BBNKB antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Hari ini 70 persen provinsi 30 kabupaten/kota. Tapi kan 30 persen untuk kabupaten/kota ini sebetulnya ditambahi dengan bantuan yang lain, bukan hanya pusat tapi provinsi juga,” ujar dia.
“Kalau kemudian komposisi diubah (dibalik) ini kan tidak perlu provinsi memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk banyak hal di kabupaten/kota. Tapi saya kira kita akan sama-sama berjuang terkait persoalan komposisi ini,” tambahnya.
Abdul Halim lantas menjelaskan alasan Komisi C DPRD Jatim meminta agar Bapenda menambah target PAD pada tahun 2023 mendatang. Selain melihat situasi pandemi yang melandai, ancaman terkait resesi ekonomi dunia pada tahun 2023 juga menjadi salah satu pertimbangan.
“Oleh karenanya inilah yang kemudian menjadi pertimbangan. Tapi saya kira melandainya pandemi membuat kegairahan perekonomian Indonesia yang ditopang UMKM dan tidak dimiliki negara-negara lain itu yang membuat kita optimis juga. Makanya kita mau tingkatkan sektor PAD,” jelas Politisi Partai Gerindra tersebut.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Ristu Nugroho mengungkapkan alasan ingin menambah target PAD tahun 2022. Menurut dia, di 2022 PAD Jatim yang ditarget, sudah menyentuh lebih dari 100 persen. Sehingga sangat layak jika pihaknya menginginkan adanya tambahan PAD di tahun 2023 mendatang.
“Kalau dilihat capaian yang diraih Bapenda yang belum mencapai akhir tahun 2022 ini, sudah mendekati target. Kita optimis bahwa hingga akhir tahun target akan terlampaui. Ini yang menjadi acuan untuk tahun 2023 sepanjang kondisi ekonomi normal. Inilah yang membuat kita meminta Bapenda meningkatkan targetnya,” kata Ristu.
Selain Bapenda, Ristu menyebutkan bahwa pihaknya juga mendorong BPKAD yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, juga meningkatkan PAD-nya.
“Nah, kepada OPD penghasil, kami berharap ada peningkatan target 10 persen. Hanya saja waktu hearing, OPD penghasil ini tidak hadir. Jadi belum tahu apakah OPD ini sepakat atau tidak dengan peningkatan target PAD ini,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, jika peningkatan target ini juga didasari dengan kondisi sekarang. Dimana melandainya pandemi membuat perekonomian juga mulai ada perbaikan.
” Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi lain juga bergairah. Sehingga ini menjadi peluang untuk kenaikan PAD Jatim. Dan itu yang membuat kita optimis, agar target PAD bisa ditingkatkan di tahun 2023 mendatang,” pungkas Ristu. (KN01)