Surabaya (KN) – Penyelenggaraaan program Transmigrasi di era modern bukan lagi sekedar memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang kepadatan penduduknya masih rendah. Lebih dari itu, Transmigrasi memiliki tujuan mulia, yakni menyejahterakan rakyat dan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tujuan.Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat ditemui wartawan seusai melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur Daerah Asal dengan Gubernur Daerah Tujuan dan Bupati Daerah asal dan Bupati Daerah Tujuan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di gedung serbaguna Kantor Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal Jakarta, Selasa (22/9/2015) kemarin.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembangunan di daerah tertinggal, salah satu caranya melalui program transmigrasi. Ruang lingkupnya meliputi penyiapan calon transmigrasi, calon lokasi, pembangunan pemukiman, penempatan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi para transmigran agar dapat hidup dengan layak, seperti fasilitas air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal, juga akses jalan kemudian para transmigran akan didampingi dan diberi pelatihan selama tiga tahun agar bisa beradaptasi dengan baik dan berhasil secara ekonomi di daerah tujuan.
“Jadi ini bukan semata memindahkan orang, tapi kulturnya ikut pindah, gaya hidup ikut pindah, ini yang harus didampingi. Mereka bukan mesin yang dipindah tapi manusia, jadi kita “memanusiakan” manusia, orang yang punya keinginan kuat untuk sukses di daerah yang baru harus mendapat dukungan dari pemerintah, agar mereka bisa hidup sejahtera di daerah tujuan” katanya.
Pakde mencontohkan, salah satu bentuk kerjasama transmigrasi antar daerah yang sukses adalah antara Jatim dengan Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Bulungan. Di kabupaten tersebut, para transmigran asal Jatim dengan masyarakat Bulungan berhasil mengembangkan lahan pertanian kawasan Kayan Delta food estate di Tanjung Buka.
Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang terintegrasi dalam satu wilayah yang sangat luas. Sejak 2012, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Pemprov Kaltim dan Pemkab Bulungan dalam program transmigrasi di food estate bagi 600 kepala keluarga (KK) dengan pola sharing dana dalam jangka waktu tiga tahun.
“Saya tegaskan, ini bukan semata-mata memindahkan penduduk, pertumbuhan penduduk Jatim hanya 0,659 persen. Tapi yang utama, ini kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Kita ingin membangun kultur kebhinekaan, seperti di Bulungan. Setiap tahun kami anggarkan Rp. 4,3 miliar untuk program transmigrasi karena terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu percepatan ekonomi di daerah tertinggal” katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada Pakde Karwo dan 24 Gubernur dan 4 Bupati yang melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan program Transmigrasi.
“Kami sangat berterima kasih kepada para Gubernur dan Bupati yang telah mendukung dan berkomitmen terhadap penyelenggaraan transmigrasi ini. Program ini adalah ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kepada masyarakat di kawasan transmigrasi” katanya.
Senada dengan Pakde Karwo, Marwan mengatakan, program transmigrasi merupakan solusi nyata bagi kepadatan penduduk, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan mendukung percepatan pembangunan daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
“Trasnmigrasi adalah bagian dari pembangunan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sehingga menjadi solusi bagi pemda untuk membangun kawasan yang sulit berkembang melalui skill dan kemampuan transmigran untuk mengolah kawasan tersbut menjadi kawasan ekonomi produktif yang maju dan sejahtera” katanya.
Diharapkan, dengan transmigrasi akan tumbuh sentra-sentra produksi baru di daerah tujuan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha baru, sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah. “Melalui kerjasama ini, kita jadikan instrumen untuk mengintegrasikan tujuan dan keinginan daerah pengirim dengan daerah penerima sehingga transmigrasi menjadi solusi konkrit bagi percepatan pembagunan daerah” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dilaksanakan penandatanganan MoU antara 10 (sepuluh) provinsi pengirim, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan 15 (lima belas) provinsi yang menjadi tujuan, yakni Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kaklimantan Utara, Kalimanten Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Sedangkan Kabupaten yang melakukan MoU adalah Kabupaten Kulonprogo, Provinsi. DI Yogyakarta, Kab. Sleman Prov. DI. Yogyakarta, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Simeulue, Provinsi DI. Aceh.
Jumlah Transmigran yang akan diberangkatkan dari Provinsi Jatim Tahun 2015 ini sejumlah 480 KK dari 38 kabupaten/kota. Jawa Timur melaksanakan MoU dengan Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku.
Hadir pada kesempatan itu, Gubernur D.I.Y, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bengkulu, Pj. Gubernur Kaltara, Wagub Bangka Belitung, Wagub DKI Jakarta, Wagub Gorontalo, Wagub Lampung Sekda Prov. Jabar, Kadis. Nakertrasduk Prov. Banten, dan Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo. (red)