Surabaya (KN) – Guna meminimalisasi dampak kenaikan harga daging sapi, pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sapi. Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah menegaskan jika pihaknya telah bekerjasama dan mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI untuk pengembangbiakan dan penggemukan sapi.“Panglima TNI sudah setuju untuk menyediakan lahan untuk proses penggemukan sapi. Bisa menampung 940 ribu ekor sapi dengan nilai investasi sekitar Rp 16 triliun. Tiap harinya bobot sapi bisa naik 2,2 kg,” kata Soekarwo, Selasa (8/3/2016).
Ia menuturkan, saat ini Jatim masih surplus sapi. Pasalnya, populasi ternak sapi potong di Jawa Timur saat ini mencapai 4,071 juta ekor atau setara dengan 27,69 persen populasi nasional yang mencapai 14,703 juta ekor. Untuk produksi daging sapi tiap tahunnya mencapai 119.463 ton atau setara dengan 22,12 persen stok daging secara nasional sebanyak 539.965 ton.
Penggunaan lahan kosong milik TNI tersebut kini konsepnya masih terus dimatangkan. Pemprov Jawa Timur juga menunggu hasil kajian TNI dan Kementerian Pertanian tentang ketersediaan lahan dan dana untuk membudidayakan sapi potong sebagai solusi kekurangan stok nasional.
Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Deputi Bidang Perekonomian Setkab beberapa waktu lalu mengestimasi kebutuhan lahan hingga 10.000 hektare. Dalam pertemuan saat itu, pihak TNI diminta memetakan lahan di Jatim yang potensial.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pun diperintah mencari terobosan mengenai model usaha dan skema pembiayaan. “Dari TNI, prinsipnya mendukung budidaya sapi potong di tanah TNI. Mereka akan meneliti kembali tanah-tanah yang ada, yang tidak mengganggu tugas dan fungsi TNI,” ujarnya.
Dari pengamatan Pemprov Jatim, lahan TNI yang potensial untuk pengembangan sapi potong berada di Pasuruan, Situbondo, Malang, Probolinggo, Jember, Kediri, dan Madiun. Sementara itu, badan usaha juga masih dimatangkan, apakah BUMN, BUMD, atau swasta. Demikian pula dengan kebutuhan investasi belum diputuskan apakah melalui APBN atau non-APBN. (yo)