Jakarta, mediakorannusantara. com-– “Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang.”
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam acara Rapat Kerja (raker) 2022 untuk membahas mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA 2023. Raker digelar secara hybrid di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/5/2022).
Untuk menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada 2023, masih kata Menteri Basuki, diperlukan percepatan baik pekerjaan fisik maupun penyerapan anggaran. Hingga Mei 2022, progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88 persen.
“Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” tambah Menteri Basuki.
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri Basuki memberi tiga arahan pada kesempatan ini. Pertama untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.
“Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang. Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” ungkap Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki anggaran ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang perlu dialokasikan, yakni kegiatan baru yang merupakan perintah direktif Presiden. Kemudian pembayaran hutang lahan dan hutang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selanjutnya eskalasi, tunggakan dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Pada kesempatan itu Menteri Basuki kembali menekankan untuk selalu menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). ”Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kita. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” kata Menteri Basuki.