Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mendukung semakin banyak anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencetak prestasi.
Mensos Juliari P. Batubara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 18/12 mengungkapkan semangat anak-anak untuk terus berprestasi harus didukung sebab mereka adalah generasi muda yang kelak akan membawa perubahan dalam kehidupan keluarganya.
“Jadi pemerintah tidak hanya sekadar menyusun program kerja atau program sosial, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan itu tidak ditransfer ke generasi berikutnya,” katanya.
Selanjutnya Menteri yang akrab disapa Ari meminta masyarakat turut mendukung program Kemensos dalam bidang pemberdayaan masyarakat sehingga dalam kurun waktu tertentu masyarakat prasejahtera dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi.
“Kemensos akan terus aktif membantu masyarakat prasejahtera yang berkeinginan mempunyai usaha. Ke depan kami telah siapkan program-program pemberdayaan ekonomi dan pendampingan bagi mereka,” katanya.
PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga prasejahtera yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.
Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi.
Melalui PKH, keluarga prasejahtera didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan “center of excellence” penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (an/wan)