Jakarta, medikaorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan lima arahan Presiden Joko Widodo terkait tanggap darurat bencana di Indonesia.
Hal tersebut disampaikam saat menghadiri penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (24/2/2022).
Pertama, memantapkan budaya kerja (corporate culture) BNPB yang harus selalu siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif. Menurutnya, BNPB harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkait kebencanaan.
“Yang tidak kalah penting, jangan sekali-kali mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kebencanaan dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk penanganan kebencanaan,” kata Menko Muhadjir
Arahan kedua dari Presiden Jokowi, bahwa seluruh jajaran BNPB harus membangun kolaborasi yang mengedepankan pada upaya pencegahan. Pasalnya, apabila pencegahan dapat ditangani dengan baik maka penanganan saat bencana tidak akan menguras banyak energi.
Arahan ketiga, Presiden berpesan di dalam membangun infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana agar dapat melibatkan masyarakat. Hal itu penting karena masyarakat setempat dianggap telah memiliki sejarah panjang dalam menangani berbagai bencana yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita harus paham bahwa merekalah yang memang mempunyai kesadaran ingatan tentang bagaimana cara terbaik menangani bencana di masa lalu. Itulah yang saya tangkap kenapa Bapak Presiden menekankan kalau kita membangun infrastruktur risiko kebencanaan supaya melibatkan masyarakat sekitar,” kata Menko Muhadjir.
Keempat, BNPB sejatinya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan seluruh kekuatan terutama kekuatan aparatur pemerintah. Karenanya, Presiden mewanti-wanti agar BNPB mampu meyakinkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
Kelima, Presiden Jokowi mewanti-wanti BNPB dan seluruh jajaran agar segera membangun sistem edukasi kebencanaan. Optimalisasi terhadap sistem edukasi kebencanaan itu tidak mesti dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan.
Melainkan yang terpenting adalah menanamkan sikap dan pembentukan karakter peserta didik yang sadar terhadap tanggung jawab penanggulangan risiko bencana.
Menurut Menko Muhadjir, selama ini yang belum terpetakan dengan detail adalah spesifikasi atau karakter bencana di masing-masing tempat.
“Jadi yang sebenarnya yang harus diberikan pemahaman kepada peserta didik adalah bagaimana menangani bencana yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik di daerahnya,” kata Menko Muhadjir.(wan/inf)