Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.
Purbaya memastikan pemerintah akan memeriksa kembali penanganan masalah tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.
“Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Menkeu berjanji akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang mencakup tunggakan proyek Pemerintah Provinsi Papua, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021.
”Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan utang penyelenggaraan event pemerintah yang belum dibayarkan, termasuk kegiatan yang sudah selesai sejak empat tahun lalu.
Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah menyebutkan utang PON Papua yang belum dibayarkan mencapai Rp340 miliar. Jumlah ini belum termasuk utang Pekan Paralimpiade Nasional (Perpanas) XVII Tahun 2021 di Papua sebesar Rp58 miliar, sehingga total tunggakan mencapai hampir Rp400 miliar.
Utang ini melibatkan sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), mulai dari katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggaraan pembukaan dan penutupan.
Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran itu berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek.
Maka dari itu, ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti untuk melunasi kewajiban kepada para vendor.
“Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.
Lebih lanjut, INCCA dan Asita berharap pemerintah dapat mendorong pembayaran kegiatan MICE-Event dan multievent pemerintahan dengan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai, tidak lagi 100 persen dilakukan setelah kegiatan itu berlangsung.
Mereka juga berharap pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD, dengan jaminan invoice atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar 50-60 persen, sebagaimana praktik di Singapura dan Australia. ( wa/ar)