Jakarta, mediakorannusantara.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sendirian dalam menghadapi kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, siap memberikan bantuan bagi daerah yang mengalami kesulitan.
“Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tito menegaskan, pengalihan TKD bukanlah pemangkasan, melainkan upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Kebijakan ini menjadi tantangan, namun Pemerintah Provinsi Aceh telah memberikan respons positif. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi atas supervisi dan perhatian serius Mendagri selama masa transisi fiskal ini.
Nasir mengakui Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai program prioritas daerah. Namun, berkat arahan langsung Mendagri, kekhawatiran itu teratasi. Pemprov Aceh kini mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.
“Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata Nasir.
Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan menjadi tiga strategi utama:
- Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
- Memangkas kegiatan yang belum mendesak.
- Mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
”Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” tambah Nasir.
Menurutnya, perhatian Mendagri menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pengalihan TKD tidak bertujuan melemahkan daerah, melainkan mendorong efisiensi dan ketahanan fiskal Pemda. Tito dinilai tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar program pusat dapat mengkompensasi perubahan alokasi TKD.
Harapan serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang, Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri dalam membantu Pemda kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.
Harun berharap, komunikasi dan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut, tidak hanya soal TKD, tetapi juga dalam pendampingan eksekusi program strategis nasional yang dapat menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di daerah.( wa/ar)