Surabaya (KN) – Anngota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan, janji Pemprov Jatim memberikan uang Rp 10 juta bagi para mucikari yang menutup wismanya untuk prostitusi ternyata bohong belaka.Buktinya mucikari di daerah kawasan Jl Tambak Asri hanya mendapat Rp 1 juta setelah wismanya ditutup sendiri. Padahal Sekdaprov Rasiyo sebelumnya mengatakan jika Pemprov Jatim sudah mengalokasikan dana Rp 10 juta untuk mucikari dan Rp 3 juta untuk PSK yang meningalkan profesinya.
Masduki Toha angota Komisi D dari fraksi PKB DPRD Surabaya telah melakukan penelusuran terkait masalah pemberian bantuan dana tersebut. Hasilnya memang benar janji Pemprov Jatim tidak seperti yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Bahkan Masduki Toha menuding Gubernur Jatim Soekarwo berbohong.”Gubernur Jatim tak memegang komitmennya. Padahal melalui asistennya Gubernur berjanji memberi uang untuk mucikari Rp 10 juta. Tetapi kenyataannya dana tersebut sampai sekarang belum turun,”katanya.
Untuk membuktikan hal ini, Masduki sudah mengecek ke Dinsos Jatim. “Saya sudah cek ke Dinsos Jatim dan dana yang pernah dijanjikan tersebut memang tidak ada,” kata politisi PKB Surabaya ini.
Menurutnya, dirinya sempat beberapa kali menelusuri ke lokalisasi dan konfirmasi ke Dinsos Jatim serta ke Biro Kesra Jatim. Kenyataanya, danas tersebut memang tidak turun bagi mucikari di kawasan Tambak Asri (Kremil), tapi hanya untuk warga Dupak Bangun Sari Saja.
Dana yang diberikan sebesar Rp 1 juta kepada Nyarah salah satu pemilik wisma di Tambak Asri yang sempat mencuat beberapa hari lalu di media masa itu ternyata bukan dari APBD. Bahkan Dinsos Surabaya juga tidak mendapat kucuran dana ini dari Dinsos Jatim sehingga tidak ada laporan terkait penggunaan dana tersebut.
Untuk itu, Masduki mengatakan Komisi D dalam waktu dekat akan mengundang dinas terkait untuk mengklarifikasi masalah ini. Rencananya beberapa SKPD akan diundang seperti Dinsos Jatim, Biro Kesra, dan Dinas Sosial Surabaya.(anto)
Foto : Masduki Toha anggota Komisi D DPRD Surabaya