Surabaya (KN) – Puluhan orang pedagang kaki lima (PKL) dari perumahan Gunungsari mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya karena lahannya digusur untuk dibangun ruko oleh developer.Mereka diterima komisi B DPRD Surabaya. Menanggapi hal ini, anggota Komisi B Rusli Yusuf mengatakanm pihaknya akan meminta semua developer untuk menyerahkan site plan nya untuk alokasi fasum.
Sebab banyak kasus terjadi lahan yang mestinya untuk alokasi fasum ternyata dimanfaatkan untuk lahan komersil seperti dibangun unit perumahan ataupun ruko untuk dijual kepada umum. Sementara Pemkot Surabaya yang mestinya mengelola aset fasum itu tak tahu menahu keberadaannya.
“Kami melihat pendataan fasum belum tertib. Komisi kami sering menerima pengaduan warga sehubungan pemanfaatan lahan fasum kembali oleh pengembang. Padahal fasum itu menjadi hak warga,” kata anggota Komisi B Rusli Yusuf, usai menerima pengaduan, Jumat (24/5/2013).
Menurut Politisi Partai Demokrat ini menyontohkan keberadaan fasum di wilayah RW VI, Kelurahan Kedurus. “Perumahan Gunungsari di wilayah RW VI Kelurahan Kedurus itu sudah dibangun sejak 1984.Tapi sampai sekarang lahan fasum belum diserahkan ke pemkot. Bahkan di atas lahan tersebut akan dibangun ruko,” sambung anggota dewan dua periode ini.
Oleh karena itu, kata Rusli, pihaknya ingin mengetahui site plan awal guna memastikan titik fasum. “Kalau fasum perumahan di Surabaya ada yang dimanfaatkan sebagai space PKL, tentunya akan semakin menggerakan ekonomi mikro,” pungkasnya.
Anggota Komisi B Eddy Rusianto menambahkan, juga sempat menerima 25 orang yang mewakili sekitar 1200 kepala keluarga (KK) penghuni Wisma Karya Bhakti (WKB) di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo beberapa waktu sebelumnya.
Pada komisi B, warga keberatan atas penjualan lahan fasum berupa taman. Lahan tersebut berubah peruntukannya menjadi areal terbangun berupa beberapa unit rumah. Warga menilai ini menyalahi site plan yang dicantumkan dalam brosur penjualan rumah.(anto)