Denpasar, Bali (mediakorannusantara.com) – Komisi D DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD dan Dinas PU Provinsi Bali, Jumat, (4/8/2023). Kunker bertujuan untuk menggali informasi sekaligus mempelajari potensi daerah dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) maupun Bina Marga.
Kunker diterima langsung oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Bali, I Gede Dewa Putra di Kantor DPRD Bali, Kota Denpasar, Bali. Hadir pula jajaran dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dispuprkim) Provinsi Bali.
“Hari ini kita di Bali, kunjungan kerja diterima Pak Sekwan dan Bina Marga SDA. Tentunya karena kita sama-sama provinsi, maka kita sharing 11-12 dengan Pak Sekwan dan jajarannya,” kata Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono usai audiensi bersama Sekwan DPRD Bali.
Ia menyampaikan, bahwa dalam Kunker kali ini, pihaknya mendapatkan banyak informasi tentang Provinsi Bali. Terutama berkaitan dengan Sumber Daya Air dan Bina Marga. “Kita terima kasih kepada Pak Sekwan dan jajarannya,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa meski APBD Provinsi Bali kecil, namun pembangunan infrastruktur Pulau Dewata, telah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Provinsi Bali merupakan destinasi wisata dunia.
“Karena kota wisata Bali ini, maka seolah-olah bisa menjadi pilot project. Apapun di sini menjadi miniatur pilot project, kayak tol yang di laut,” papar dia.
Bahkan, dr Agung menyebut, ketika ada event skala internasional yang akan digelar di Bali, pemerintah pusat pastinya juga mendukung dengan penyediaan anggaran. Kondisi ini tentu berbeda dengan Provinsi Jatim.
Karenanya, dr Agung menegaskan bahwa tentu tidak bisa pola pembangunan di Provinsi Bali disamakan dengan Jawa Timur. Akan tetapi, hasil sharing bersama dinas terkait Provinsi Bali bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja jajaran Provinsi Jatim.
“Tentunya memang tidak bisa apple to apple, tetapi kita saling sharing tentu dengan dinas terkait. Harapan kita adalah terus membangun berkinerja baik, kalau bisa terus meningkat dan meningkat untuk masyarakat,” ucapnya.
Di waktu yang sama, Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Dewa Putra memberikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD Jawa Timur. Menurutnya, kebutuhan Provinsi Bali itu sangat besar, terutama soal infrastruktur jalan dan SDA.
“Karena Bali kebetulan destinasi wisata, perhatian pemerintah pusat sangat tinggi. Pak Presiden, para Menteri juga memberikan banyak dukungan kepada pemerintah Bali, sehingga kita lihat jalan-jalan di Bali banyak yang bagus,” kata I Gede Dewa Putra.
Terlebih, ia menyebut, banyak event skala Nasional maupun Internasional juga sering digelar di Provinsi Bali. Namun demikian, kata dia, ke depan tentunya masih dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder.
“Kita perlukan dalam rangka untuk meningkatkan akses ekonomi masyarakat, tentu akan meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Menurut dia, secara umum masyarakat Bali sangat mendukung program pembangunan pemerintah. Bahkan, ketika ada rencana pembangunan infrastruktur jalan di Bali, masyarakat di sana bersedia ketika lahan mereka dibutuhkan.
“Kemudian tentu istilahnya bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Saya kira selama ini tidak ada masalah,” kata I Gede Dewa Putra saat menjelaskan soal pembangunan infrastruktur di Bali.
Sementara itu, dalam audiensi dengan Komisi D DPRD Jatim di ruang Banmus DPRD Provinsi Bali, Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali Ida Ayu menyebutkan, bahwa sangat banyak daerah di Bali yang menjadi destinasi wisata. Karena itu, secara otomatis dukungan infrastruktur jalan untuk menuju destinasi wisata tersebut sangatlah tinggi.
“Untuk menuju kawasan pariwisata tersebut, tentu ruas jalan yang diharapkan, yang dituntut masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sana pasti lebih tinggi dari sisi kemantapan jalan. Kita pahami bersama, mantap di sini artinya ruas jalan tersebut ada dalam kondisi baik dan sedang,” kata Ida Ayu.
Meski demikian, Ida Ayu mengakui, jika akan lebih pas apabila Provinsi Bali yang melakukan studi banding ke Jawa Timur. Terutama terkait dengan mempelajari bagaimana upaya Jawa Timur dalam mempertahankan kemantapan jalan.
“Lebih pas jika kami yang studi banding ke Jawa Timur. Jadi kami perlu lebih banyak belajar di sana bagaimana mempertahankan ruas-ruas jalan kita ada dalam kondisi mantap,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Ida Ayu juga menjelaskan soal anggaran Provinsi Bali dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Dimana anggaran Bali sangat terbatas ketika ditinjau dari segi kebutuhan. Bahkan dari hasil perhitungan, untuk pemeliharaan rutin per kilometer jalan di Bali, dibutuhkan anggaran sekitar Rp50-60 juta.
“Kami di Provinsi Bali hanya bisa Rp17 juta per kilometer. Namun, karena kami ada di daerah pariwisata dan tanggungjawab kami mempertahankan ruas jalan tetap mantap dengan anggaran terbatas,” ucapnya.
Maka dari itu, ia menyatakan bahwa pihaknya mengatur sedemikian rupa besaran anggaran tersebut agar tepat sasaran. Salah satunya adalah untuk bagaimana mencegah ruas jalan di Bali agar tidak banjir.
“Kami pahami bahwa musuh aspal adalah air. Sehingga kami dengan keterbatasan anggaran, kami lebih fokus ke bagaimana membuat saluran kami bisa meneruskan drainase jalan kami menjadi berfungsi baik,” papar dia.
Selain fokus terhadap drainase atau saluran, soal elevasi atau ketinggian bahu jalan juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Dimana bahu atau tepi jalan di Bali diupayakan agar tidak lebih tinggi dari aspal atau jalan utama.
“Kemudian bahu jalan kami jangan sampai lebih tinggi dari pengerasan, sehingga tidak akan tergenang airnya. Saat ini kami lebih banyak mengarahkan ke sana sehingga jalan tidak tergenangi dengan air,” tandasnya. (KN01)