Sidoarjo (KN) – Pengaduan masyarakat di Jawa Timur yang disampaikan ke Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim dari tahun ke tahun tidak bergeser mengalami perubahan. Peringkat teratas masalah pertanahan, perijinan, kependudukan, kelistrikan dan pelayanan rumah sakit.Hal itu diungkapkan Wahyu Kuncoro Ketua KPP Jatim. Pengaduan yang diterima oleh KPP sebanyak 4000 kasus yang disampaikan ke 38 KPP Daerah di seluruh Jatim. ”Pengaduan itu, sekitar 75 persen sudah terseleikan. Yang lainnya masih proses dan ada pula belum terseleikan atau belum tercover karena sengketa hukum,” tuturnya disela-sela refleksi acara lima tahun peran dan eksistensi KPP Propinsi Jatim dalam memenuhi ekspekatasi masyarakat Jatim di ruangan Melati Hotel Utami Juanda, Selasa (20/9).
Menurutnya, Komisi Pelayanan Publik ini masih juga dibutuhkan masyarakat karena butuh pendampingan dalam memecahkan masalah. Peran dan keterlibatan KPP dalam persoalan yang dihadapi masyarakat masih di butuhkan. Buktinya dari tahun ke tahun, pengaduan yang masuk selalu meningkat. ”Kehadiran KPP ditengah masyarakat sebagai biro konflik untuk memecahkan masalah masih dibutuhkan,” terangnya.
Masih kata Wahyu, Makna refleksi lima tahun yang diadakan ini juga sebagai perenungan kembali tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dilingkup internal KPP maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. (rif)