Jakarta, mediakorannusantar.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa delapan saksi pada 28 Oktober 2025 dalam rangka mengusut aset Satori (ST), tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Penyidik meminta keterangan kepada para saksi terkait kepemilikan aset tersangka ST. Hal ini sebagai langkah penyidik dalam rangka mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.
Budi merinci, delapan saksi yang dimintai keterangan terdiri dari:
SAF (petugas protokol PPATS/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara)
SUH dan SN (pegawai Pemerintah Desa Panongan)
DH dan SUH (pegawai Pemerintah Desa Pegagan)
Tiga pihak swasta berinisial MM, AM, dan KA.
Saat ini, KPK masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) periode 2020–2023.
Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. KPK memulai penyidikan umum sejak Desember 2024.
Dalam proses penyidikan, penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti, yaitu:
Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat (digeledah pada 16 Desember 2024).
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (digeledah pada 19 Desember 2024).
Lembaga antirasuah tersebut kemudian menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025.( wa/ar)