Surabaya (KN) – Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Surabaya berkumpul di Graha Sawunggaling. Mereka mengikuti seminar yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/11). Acara tersebut juga dihadiri kalangan anngota DPRD Surabaya.
Dalam seminar yang bertemakan pencegahan korupsi ini, KPK bersama BPKP Jawa Timur menyorot beberapa instansi pelayanan publik dan pengelolaan APBD Kota Surabaya. Hasil dari pengamatan Tim Korsup Pencegahan KPK selama sebulan lebih, ada beberapa hal yang perlu dirombak, untuk menekan terjsdinya dugaan tindak pidana korupsi.
“Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses pelayanan publik, penganggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menyebabkan korupsi, juga proses pelayanan publik,” ujar Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim, saat jumpa pers bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini, di ruang Sawunggaling, Pemkot Surabaya, Kamis (8/11) siang.
Pengamatan pelayanan publik dilakukan di RSUD dr M Soewandhie, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Wiyung, Surabaya dan unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA).
Selain itu, juga mengamati proses penganggaran Tahun 2011 dan Tahun 2012. Serta pemanfaatan hasil pengadan barang dan jasa Tahun 2011 dan proses PBJ Tahun 2012.
Hasil pengamatan Tim Korsup Pencegahan KPK, proses penyusunan dan penetapan APBD belum tepat waktu. Alokasi belanja pegawai berupa honorarium non PNS, belum sepenuhnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan masing-masing.
Alokasi anggaran belanja barang dan jasa berupa makanan dan minuman harian pegawai, belum sesuai dengan kebutuhan nyata dan jumlah pegawai. Serta penggunaan kode rekening dalam penganggaran APBD belum tertib.
Sementara itu, pengamatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di yiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, permasalahan yang terdeteksi diantaranya, PPK tidak cermat dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), realisasi proyek tidak sesuai kontrak
dan tidak sesuai spesikasi teknik yang mengarah pada penyimpangan APBD san korupsi.
Kemudian, PPK pada Dispendik tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Nilai HPS-nya berubah-ubah. Perubahan jenis kontrak lumpsum menjadi harga satuan. Penandatangan SPPBJ melebihi batas waktu yang ditentukan.
Selain itu, pelaksanaan pemberian makanan pendamping ASI Baduta Gakin tidak tepat sasaran. Perencanaan pengadan tidak sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, hasil supervisi terhadap pelayanan publik di RSUD dr Soewandhie, Unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) dan UPTD Uji Kir Wiyung, Dishub Kota Surabaya, secara umum pelayanannya cukup baik. Namun, masih aktivitas pelayanan kepada pasien maupun sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan lagi.
“Supervisi ini juga merancang dan merekomendasikan upaya-upaya perbaikan terhadap sistem atau peraturan perundangan sebagai penyebab terjadinya masalah,” tuturnya.
Dedie menambahkan, rangkaian kegiatan pengamatan dan seminar tentang peningkatan akuntabilitas layanan publik dan pengelolaan APBD tidak hanya dilakukan di ibukota Provinsi Jatim, Surabaya. Tapi juga dilakukan ke seluruh ibukota Provinsi di Indonesia, sebagai bentuk aplikasinyta kerjasama antara KPK dan BPKP sesuai MoU yang ditandatangani 2011 lalu.
Dedie mengaku, pihaknya telah melakukan pengawasan pada pelayanan publik di Surabaya. Sebab, pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga poin yang menjadi fokus area KPK disamping penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. (anto)
Foto : KPK, Walikota Surabaya dan BPKP Jatim dalam semibar pencegahan korupsi di Pemkot Surabaya