Jakarta, mediakorannusantara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera melakukan sampling atau pengambilan data dari sekitar 15.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.
“Tentu penyidik juga akan melakukan sampling, atau pengecekan juga terkait dengan keandalan dari mesin-mesin EDC (electronic data capture) yang diadakan dalam program digitalisasi di PT Pertamina (Persero) tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).
Program digitalisasi yang diselidiki ini merupakan satu paket pengadaan yang meliputi mesin EDC, dan alat pengukur stok bahan bakar minyak (BBM) atau automatic tank gauge (ATG). Program ini diimplementasikan di sekitar 15.000 SPBU di seluruh Indonesia.
Perkembangan Kasus
KPK mulai melakukan penyidikan kasus ini sejak September 2024, yang diungkapkan pada 20 Januari 2025 bersamaan dengan pemanggilan sejumlah saksi.
Pada 31 Januari 2025, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.
Per 28 Agustus 2025, penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir. Saat ini, KPK tengah menghitung kerugian keuangan negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Salah satu tersangka yang telah diumumkan pada 6 Oktober 2025 adalah Elvizar (EL), yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada tahun 2020–2024. Elvizar diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat kasus digitalisasi SPBU, dan Direktur Utama PCS di kasus mesin EDC BRI. (wa/an)