Surabaya (KN) – Amburadulnya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) selama ini dipicu data yang tidak valid. Badan Pusat Statistik (BPS) harus bertanggung jawab terkait data yang disuplai ke pemerintah.Demikian penegasan Asisten III bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprop) Jatim Edy Purwinarto, disela dialog publik dalam rangka HUT Koran Nusantara di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (4/4/2013) siang.
“Banyak warga Jatim yang komplain soal program jamkesmas, sebenarnya bermula dari data yang tidak valid. Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyuplai data ke pemerintah pusat,” kata Edy.
Data Pemprov menyebut, sepanjang 2013 terdapat 12 masalah terkait pelaksaanaan program jamkesmas. Mulai pendataan, pengecekan data ulang hingga pelaksanaan di lapangan.
Mantan Sekretaris DPRD Jatim ini menegaskan, program jamkesmas berbeda dengan Beras Miskin (Raskin). Sebab, data penerima raskin selalu diverifikasi ulang tiap tahunnya. Sedangkan jamkesmas, pendataan ulang dilakukan sebatas habisnya masa berlaku kartu.
Pendataan ulang penerima kartu jamkesmas selama ini dilakukan tiga tahun sekali. Padahal, dalam kurun waktu tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan penerima kartu secara signifikan. Setelah data ulang disetujui Tim Nasioanl Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), selanjutnya dilakukan cross check ke lapangan untuk validasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim Dr Harsono mengingatkan tiga pilar penting untuk menyukseskan proram pemerintah pusat, termasuk jamkesmas maupun raskin. Di antaranya, masalah kepesertaan, pembiayaan dan pelayanan.
Kendati demikian, kunci pokoknya ada pada kepersertaan. “Kalau data dalam pesertaan akurat, maka untuk dua pilar lainya juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya,” kata Harsono.
Mantan Bupati Ngawi ini membeber, untuk 2013, Jatim memperoleh kuota jamkesmas 14.180.000. Berdasar kartu yang ada, yang dibuat Balai Pustaka, jumlahnya 13. 433. 577.
Dari data tersebut, yang didistribusikan ke kabupaten/kota di Jatim baru mencapai 12. 707 748 kartu. “Yang belum didistribusikan sekitar 665 829 kartu. Sedangakan yang belum dibuat kurang lebih masih ada 1,2 juta kartu,” paparnya.
Dari sisi pendataan, Pemprov sudah mengetahui akan terjadinya masalah. Oleh karena itu, melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai pendamping jamkesmas yang menjadi kewenangan pusat, Pemprov memberlakukan aturan by name bay address. Terobosan ini untuk menekan salah sasaran. Pasalnya, banyak warga yang seharusnya berhak atas kartu justru tak mendapatkannya.
Terpisah, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Soman Wishnu Dharma menolak keras jika pihaknya disalahkan terkait amburadulnya jamkesmas. Soman mengaku beban tugas yang ditanggung BPS cukup berat lantaran harus turun ke masyarakat.
“Begitu beratnya tugas yang kami terima, sampai ada salah satu petugas dari BPS yang meninggal akibat tekanan selama melakukan pendataan,” kata Soman.
Proses penggalian data oleh pihaknya sudah dilakukan seoptimal mungkin. Salah satunya dengan kerap merubah metode penggalian data. Misalnya, jika pada tahun 2008 pihaknya menggunakan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagia acuan data, maka untuk tahun 2011 BPS menggunakan data sensus penduduk tahun 2010. (red)
Foto : Koran Nusantara gelar dialog publik di hotel Elmi Surabaya, Kamis (4/4/2013)