Surabaya (KN) – Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan melakukan koordinasi ke Jatim dalam rangka mencari dan informasi terkait peristiwa kerusuhan Sampang.Informasi yang diperoleh dari Bupati Sampang maupun Gubernur Jatim akan dijadikan bahan untuk dibahas dalam agenda rapat kerja khusus dengan Kapolri di Jakarta.
“Pertemuan ini merupakan bagian untuk melengkapi temuan di lapangan yang nantinya akan menjadi bahan utama di Komisi III DPR RI ketika akan rapat kerja khusus dengan Polri membahas metode pola penanganan horizontal atas kasus yang terjadi di Sampang, Madura,” ujar Ketua Komisi III DPR RI I Gede Pasek Suardika dalam kunjungan kerjanya di Kertanegara Pemprov Jatim Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (30/8) malam.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, akar permasalahan di Sampang, Madura mungkin pada kultur pendidikan di daerah. Karena itu, upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dengan Pemda setempat melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh agama setempat. “Problem kultural sangat mempengaruhi di proses itu. Jadi mungkin, akar permasalahan mungkin di kultural seperti itu. Dua hari ini kami ketemu dengan berdialog,” ujarnya.
Dari dialog itu, kata Gubernur, salah satu yang diusulkan mengenai tempat penampungan pengungsi di Sampang serta perlunya perhatian kepada anak pengungsi yang perlu sekolah. “Usulannya bagaimana secara kemanusiaan anak itu perlu sekolah, mereka yang diruang terbuka ada komunikasi rumah tangga yang difasilitasi pemerintah,” katanya. (yok)