Kota Malang (mediakorannusantara.com) – Memasuki tahun ajaran baru 2023, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke sekolah SMA/SMK negeri di daerah kabupaten/kota.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih menerangkan, bahwa jumlah SMAN atau SMKN, tidak sesuai dengan jumlah lulusan. Artinya, baru sekitar 38 persen siswa yang bisa ditampung oleh sekolah negeri.
“Sisanya kan sekolah swasta. Karenanya tidak mungkin regulasi macam apapun memuaskan masyarakat,” kata Hikmah Bafaqih usai memimpin rakor dengan Dinas Pendidikan Jatim yang juga di hadiri para Kepala Sekolah (Kasek), SMA-SMK Negeri Malang Raya di SMAN 2 Kota Malang, Jumat (9/6/2023).
Selain terkait daya tampung sekolah, Hikmah menyebut, dalam rakor juga disepakati mengenai aturan dalam PPDB. Dimana dalam forum disepakati tidak ada penambahan pagu sekolah negeri maupun perpanjangan jadwal pendaftaran PPDB.
“Sesuai dengan jadwal ditutup, hingga kemudian sekolah swasta juga bisa bergerak progresif untuk melakukan proses penerimaan siswa baru,” tegasnya.
Karena itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati proses PPDB. Sebab, mekanisme pendaftaran PPDB SMAN/SMKN seluruhnya sudah diatur dalam sistem aplikasi.
“InsyaAllah kalau itu semua dilakukan, pasti akan terlayani dengan baik. Cuma di daerah-daerah padat, sekolah negeri memang kurang ya harus sangat dipahami. Kalau daya tampung lulusannya jauh dari yang diharapkan,” pesannya.
Ketika ditanya mengenai zonasi sekolah, Hikmah mengungkapkan, bahwa saat ini DPRD bersama Pemprov Jatim masih memetakan kebutuhan tersebut. Apakah ke depan diperlukan untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) atau tidak.
“Kita masih memetakan ke depan perlukah Unit Sekolah Baru. Itu kan perlu banyak pertimbangan, karena USB juga menyangkut banyak hal,” tandasnya. (KN01)