Surabaya (KN) – Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi pendidikan mengkritisi kinerja kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, terkait konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab ini bukan tahun pertama PPDB menggunakan model online.Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktino menyatakan, sebenarnya dengan diterapkannya 20 varian soal dalam penyelanggaraan Ujian Nasional (Unas) tahun ini, dirinya sempat optimis akan dapat meminimalisir terjadinya kebocoran soal.
“Kalau sekarang masih terjadi banyak kebocoran, bebarti cara terbaik dalam PPDB adalah lewat tes tulis bukan lewat online seperti tahun kemarin,” ujar Baktiono, saat hearing dengan Dinas Pendidikan, Jumat (10/5/2013).
Menurut Baktiono, PPDB menggunakan jalur tes sebenarnya memiliki banyak keunggulan. Dimana para siswa yang mengikuti tes, benar-benar diuji kemampuan akademiknya. Mengingat, yang membuat materi soal sepenuhnya diserahkan kepada para akademisi. “Kalau Dindik tetap ngotot pakai jalur online, berarti Dinas Pendidikan memilih yang paling mudah dan enak,” tandas legislator asal PDIP ini.
Parahnya lagi, sejak tahun 2011 setiap usulan yang diberikan Komisi D ke Dinas Pendidikan tidak pernah dihiraukan. “Sekolah kawasan misalnya. Kami tidak pernah diajak bicara, dan hasilnya sekarang melengceng dari konsep yang kita buat,” sesalnya.
Senada dengan Baktiono, Sekretaris Komisi D Junaedi menyatakan, jika Dinas Pendidikan saat ini minim kreatifitas. Indikasi tersebut, bisa dilihat dari buruknya prestasi nilai akademik siswa di Surabaya. Padahal, selama ini Dinas Pendidikan mendapat alokasi anggaran yang tidak sedikit dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Surabaya.
“Perlu diingat, dibandingkan daerah lain di Jatim, anggaran pendidikan di Surabaya yang tertinggi,” kata Junaedi.
Junaedi mengungkapkan, berdasarkan data yang ia miliki anggaran pendidikan di Surabaya tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,3 T. Mestinya dengan anggaran sebesar itu, dindik memiliki keleluasaan untuk berkreatifitas menjadikan dunia pendidikan surabaya sebagai yang terbaik. Baik di tingkat propinsi maupun nasional.
Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Sulistiono mengusulkan agar Kota Surabaya membuat program sekolah unggulan. Menurutnya, sekolah semacam ini hingga saat ini belum ada di Surabaya. “Sekarang yang ada, hanya sekolah dengan kumpulan siswa yang memiliki nilai akademik tinggi,” katanya.
Sulistiono menjelaskan, perbedaan antara sekolah unggulan dengan kumpulan siswa yang memiliki nilai akademik tinggi cukup mencolok. Dimana sekolah unggulan sengaja dikonsep mendidik para siswa yang memiliki kemampuan biasa menjadi luar biasa ketika lulus dari sekolah tersebut.
Menyikapi kritikan yang disampikan anggota Komisi D, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan menyatakan diterapkannya PPDB online lantaran pelaksanaan beberapa tahun sebelumnya berjalan lancar dan sukses. Kandati sempat ditemui beberapa masalah.
Menurut Ikhsan, tujuan diberlakukan PPDB secara online untuk memudahkan masyarakat dalam proses memilih sekolah. Menurut dia, banyak kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan dalam PPDB online. Salah satunya, masyarakat dapat memonitor ranking peserta PPDB sewaktu-waktu.
“Kami selalu mengedepankan transparansi. Warga bisa memantau posisi peringkat peserta dan juga pagu sekolah. Jadi itu bisa membantu dalam menentukan sekolah yang paling pas,” ujarnya. (anto)