Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya pada Kamis 20/02/2020. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Kotimah mengatakan kalau rapat koordinasi itu membahas permasalahan perlindungan anak, perempuan dan keluarga.
“Data dipermukaan mengungkap angka perceraian di Surabaya sampai bulan Oktober 2019 sekitar 5 ribu kasus,” kata Khusnul.
Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena akan berdampak pada kondisi kejiwaan anak karena rentan mengalami persoalan sosial, dan berdampak disharmonisasi keluarga.
“Kasus-kasus sosial seperti pembunuhan, ngelem menjadi perhatian kita bersama, dan menjadi analisa kita terhadap problem tersebut” kata Khusnul.
Politisi PDIP ini berharap terkait kondisi tersebut, anggaran APBD untuk ketahanan keluarga sudah selayaknya ditambah. “Anggaran selayaknya diperkuat kalau perlu ditambah, paling tidak kita bisa mengukur agar anak kita hidup aman dan nyaman” ujarnya.
Khusnul menjelaskan kalau anggaran untuk ketahanan keluarga saat ini sebesar Rp 1 miliar. “Kita ingin memastikan penghargaan terhadap Surabaya sebagai kota layak anak tidak tercederai” pungkas Khusnul Khotimah. (KN01)