KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Dewan Tuding Kinerja Kepala Dinas di Pemkot Surabaya Tak Beres

A SantosoSurabaya (KN) – Rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Surabaya, yang sedianya membahas masalah UKL, UPL, IMB dan HO dengan mengundang SKPD terkait, Kamis (30/6), dibatalkan dan ditunda. Keputusan Komisi C ini dipicu tidak hadirnya pemegang kebijakan (Kepala Dinas) yang hanya diwakilkan stafnya.
Saking berangnya, Komici C siap menggunakan hak inisiatifnya untuk menilai kinerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sri Mulyono dan Plt Kepala Satpol PP Surabaya Arief Budiarto. Kedua pimpinan SKPD ini dianggap lemah dan tak berdaya dalam menghadapi persoalan yang ada.
Penyelenggaraan izin itu, seharusnya bisa mengimbangi perkembangan bisnis di Surabaya. Kenyataannya, prosedur perizinan itu justru disepelekan pemilik modal.
Rencananya, Komisi C akan mengundang hearing SKPD terkait, Mc Donald dan KFC. Ini terkait izin yang dikantongi dua restoran cepat saji tersebut. Ternyata walau mengantongi IMB, namun keduanya belum mengantongi UKL dan UPL (terkait izin lingkungan). Tak hanya itu, ada pula tempat rekreasi dan hiburan umum di kawasan Rungkut yang sudah memiliki HO namun tidak memiliki IMB.
Hal inilah yang membuat geram DPRD Surabaya. Bahkan dari kasus-kasus itu, Komisi C menilai jika Pemkot Surabaya melalui SKPD yang berkompeten mengeluarkan izin itu, sangat lemah.
“Mengapa tempat usaha sebesar Mc Donald dan KFC yang tersebar di sudut kota, justru tak mengantongi izin UKL dan UPL-nya. Ini aneh, kenapa izin belum lengkap, tapi Pemkot tidak menertibkan dan melarang tempat usaha itu beroperasi,” ungkap Agus Santoso, anggota Komisi C.
Komisi C menilai, jika izin belum lengkap tapi beberapa tempat usaha tetap bisa beroperasi, sebaiknya Perda yang menyangkut berbagai perizinan itu dihapus saja. Daripada Perda itu hanya jadi pajangan saja, tanpa ada ketegasan dalam tindakan.
“Jujur saya sangat kecewa dengan kinerja Sri Mulyono dan Arief Budiarto yang ompong karena tidak mampu menjalankan tugasnya. Mereka menyebutkan berbagai alasan yang menurut kami hanya akal-akalan untuk menunda penertiban, ada apa dengan mereka?” kata Agus. (anto)

Foto : Agus Santoso anggota Komisi C DPRD Surabaya


Related posts

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono Apresiasi Festival Sandeq di Balikpapan

kornus

Puluhan Rumah Sakit di Tengerang Hentikan Layanan Gara-gara Putus Kontrak dengan BPJS

redaksi

Eri Cahyadi Akan Perbesar BOPDA untuk Pengembangan Sekolah Swasta

kornus