Surabaya (KN) – Komisi C DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota untuk menertibkan ratusan brandgang atau bangunan yang berdiri di atas saluran air.Ketua Komisi C, Sachirul Alim, Sabtu (5/1/2013) memperkirakan, penuntasan masalah brandgang bisa mengatasi persoalan banjir . “Saya harap kasus Brandgang dituntaskan, karena hal itu bisa membantu mengeliminir banjir”. Ujarnya.
Selama ini menurut politisi Partai Democrat ini, Pemkot terkesan masih membiarkan berdirinya bangunan yang melanggar perda tersebut. Padahal, bangunan tersebut menjadi penghambat aliran air saluran. Untuk menyelesaikan persoalan brandgang, Komisi C terus akan menagih janji pemerntah kota melakukan penertiban.”Ini hutang satpol PP, kita akan terus tagih” kata Alim.
Di Surabaya terdapat 1.063 persil brandgang yang tersebar di 185 lokasi. Dari 185 itu , 16 lokasi yang merupakan brandgang saluran air, sedangkan 169 lokasi adalah brandgang untuk akses mobil kebakaran. Namun ironisnya , sekarang ini penataan bangunan di atas brandgang di Surabaya tampak semakin tidak jelas. Meski sudah ada keputusan dari pemerintah pusat untuk normalisasi brandgang, ternyata sampai sekarang belum ada upaya penertiban brandgang-bandgang itu.
Sachirul Alim mengungkapkan, meski penanganan banjir di Surabaya lebih baik dibanding Jakarta, namun di beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir seperti, kawasan Jl Mayjend Sungkono dan Jl Indragiri hingga sekarang belum mampu diatasi pemerintah kota. Penyebabnya, menurutnya karena jaringan saluran air yang dibangun belum terintegrasi.”Masih sporadic (pembangunan saluran air), Box Culvert tidak nyambung. kita harapkan ke depan proyeksinya terprediksi” tambahnya. Bahkan, pembangunan gorong-gorong di beberapa wilayah juga dinilai amburadul dan asal-asalan.
Komisi C mengharapkan Pemkot Surabaya memiliki inovasi dalam mengantisipasi banjir. Selama ini Prestasi dalam mengatasi banjir yang ditunjukkan pemerintah kota hanya diukur dari lamanya genangan dan jumlah titik banjir. Padahal, penanganan banjir bukan sebatas berkurangnya genangan.
Untuk mengatasi persoalan banjir, kata Alim, Pemkot Surabaya harus membuka akses komunikasi dengan warga. Melalui website, pemerintah kota bisa menerima masukan dari masyarakat. Jika Pemkot berhasil membuat e- controlling dan e- budgeting, ia meminta jalur komunikasi dengan warga bisa melalui e- jasmas.
”Untuk mengetahui masukkan warga dan seberapa jauh sudah direalisasikan kita sudah usulkan e-jasmas beberapa tahun lalu” jelas sachirul. Namun, sejauh ini Bappeko dan Bina Program hanya terus mengumbar janji untuk merealisasikannya. (anto)
Foto Sahciroel Alim Ketua Komisi C DPRD Surabaya