KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Komisi A DPRD Jatim Desak KPU Jawa Timur Tingkatkan Sosialisasi ke Masyarakat

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Menjelang pendaftaran calon dan pelaksanaan pemilihan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024, Komisi A DPRD Jatim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

Hal ini dianggap penting agar seluruh lapisan masyarakat lebih siap dan memahami proses pemilihan yang akan berlangsung.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Budiono, menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilgub 2024 sangat bergantung pada sejauh mana KPU mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama terkait jadwal, prosedur, dan pentingnya partisipasi aktif.

Menurut Budiono, masih banyak masyarakat yang kurang memahami detail proses pemilu, khususnya terkait mekanisme pendaftaran, syarat calon, dan aturan baru yang diterapkan KPU.

“Sosialisasi adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan tidak ada masyarakat yang bingung dalam menjalankan hak pilihnya,” jelas politisi senior Gerindra ini.

Budiono juga menyoroti pentingnya menjangkau pemilih di daerah terpencil dan mereka yang kurang mendapatkan akses informasi.

Ia pun meminta KPU menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa, media sosial, hingga sosialisasi langsung hingga ke pelosok desa-desa.

Selain itu, Budiono juga mendorong KPU untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjalankan program sosialisasi.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak akan mempermudah penyampaian informasi ke masyarakat. Kami harap semua elemen bisa terlibat aktif dalam mengawal Pilgub ini,” tambah pria kelahiran Bojonegoro ini.

Dalam kesempatan ini, KPU Jawa Timur juga diharapkan memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok khusus seperti pemilih disabilitas, pemilih pemula, dan masyarakat adat yang sering kali terlewat dalam program sosialisasi. (KN01)

 

 

Related posts

Lebih Adil dan Transparan! SPMB Surabaya 2026 Hadir dengan Sistem Terintegrasi Adminduk

kornus

KPK apresiasi MK wewenang usut korupsi militer

Masduki : Dewan Tidak Akan Merubah Tarif Pajak Hiburan

kornus